CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Isu West Papua kembali disorot dalam forum internasional. Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale menyampaikan pandangannya terkait situasi West Papua dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNGA ke-81 di New York.
Pernyataan Wale tersebut mendapat respons dari Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat.
Ia meminta pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi di kawasan Pasifik menyusul kembali munculnya isu Papua dalam forum internasional.
Syahrul yang juga anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS menilai pengangkatan isu Papua tanpa konteks yang utuh berpotensi memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik.
“Kami mengecam pengangkatan isu West Papua secara sepihak di forum PBB. Persoalan Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan tidak semestinya terus dijadikan komoditas politik di forum internasional,” kata Syahrul dilansir dari Jawa Pos, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, Indonesia terbuka terhadap kritik maupun dialog mengenai berbagai persoalan di Papua, termasuk pembangunan, hak asasi manusia (HAM), dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, ia menekankan pembahasan mengenai Papua harus didasarkan pada fakta dan data yang dapat diverifikasi. Dialog juga, kata dia, perlu dilakukan secara konstruktif dengan tetap menghormati hukum internasional dan kedaulatan Indonesia.
“Jika ada persoalan HAM atau pembangunan di Papua, mari kita bahas dengan data dan mekanisme dialog yang konstruktif. Jangan membangun narasi sepihak yang berpotensi mendeligitimasi Indonesia,” ujarnya.
Syahrul juga mendorong pemerintah Indonesia meningkatkan intensitas diplomasi di kawasan Pasifik. Menurutnya, Indonesia perlu lebih aktif menyampaikan informasi mengenai Papua kepada negara-negara di kawasan tersebut.
Ia mengatakan langkah itu penting agar informasi mengenai Papua tidak hanya berasal dari narasi pihak tertentu.
“Indonesia tidak boleh diam. Diplomasi harus hadir lebih aktif. Jangan sampai ruang informasi tentang Papua dikuasai oleh narasi sepihak pihak lain,” tutur Syahrul.
Kehadiran isu Papua dalam forum PBB menambah perhatian terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Pemerintah Kepulauan Solomon sendiri sebelumnya mengonfirmasi bahwa Wale menghadiri UNGA ke-81 di New York untuk menyampaikan pernyataan nasional negaranya.
Dalam forum tersebut, Wale menyampaikan pidato di hadapan Majelis Umum PBB pada 25 September 2026.
Bagi Indonesia, isu Papua juga menjadi bagian dari dinamika diplomasi dengan negara-negara Pasifik yang memiliki perhatian terhadap berbagai persoalan di kawasan.
Syahrul menegaskan pemerintah perlu merespons dinamika tersebut melalui diplomasi yang lebih aktif dan penyampaian informasi yang berbasis data. (*)
Editor : AdminDua