CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan kelompok yang disebutnya sebagai separatis di Papua akan ditangani melalui operasi keamanan.
Namun, ia menekankan penyelesaian persoalan Papua tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan militer.
Menurut Agus, pendekatan keamanan perlu berjalan beriringan dengan pendekatan teritorial, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“OPM (Organisasi Papua Merdeka) ini kan separatis, harus ditumpas. Tidak boleh ada separatis di negara kita,” kata Agus, dilansir dari JawaPos, Senin (28/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Agus saat ditanya mengenai kekhawatiran masyarakat akibat aktivitas kelompok bersenjata di sejumlah wilayah Papua.
Ia menegaskan penanganan persoalan Papua membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, bukan hanya TNI.
“Jadi memang saya sudah bilang dari awal dulu ya, bahwa penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI, nanti kekerasan,” ujarnya.
Agus mengatakan TNI juga menjalankan operasi teritorial melalui berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Program tersebut antara lain pembangunan gereja, penyediaan sumur bor untuk air bersih, perbaikan sekolah, pelayanan kesehatan, hingga penugasan prajurit untuk mengajar di wilayah terpencil.
“Jadi kita ke sana membantu percepatan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat yang ada di sana, mempercepat pembangunan,” kata Agus.
Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar penanganan persoalan Papua tidak hanya dilihat dari sisi keamanan.
Agus sebelumnya juga menekankan bahwa penyelesaian konflik di Papua membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait. Ia menyebut kondisi geografis Papua yang luas dan bergunung menjadi salah satu alasan pentingnya kolaborasi tersebut.
Sementara itu, pimpinan TPNPB-OPM Kodap III Ndugama-Derakma, Egianus Kogoya, bersama Komandan Operasi Mayor Belia Kogeya sebelumnya memprotes penggunaan pesawat Super Tucano dalam operasi TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Keduanya menyatakan keberatan terhadap penggunaan persenjataan berat dalam operasi tersebut.
TPNPB-OPM mengeklaim serangan bom dan tembakan dari pesawat menyebabkan enam anggotanya terluka. Kelompok tersebut juga menyebut serangan menyasar titik yang mereka klaim sebagai markasnya di wilayah Nduga.
OPM kemudian meminta TNI menghentikan penggunaan pesawat tempur, helikopter, dan drone karena menilai penggunaan alat tersebut berpotensi berdampak terhadap permukiman warga sipil di sekitar wilayah konflik. (*)
Editor : AdminDua