CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA–Polresta Jayapura Kota memastikan tidak memberikan izin terhadap rencana aksi yang akan digelar Solidaritas Pelajar West Papua Wilayah Papua di depan Gedung DPR Papua, Selasa (15/9/2026).
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen mengatakan, pemberitahuan terkait rencana aksi tersebut telah diterima pihak kepolisian.
Namun, setelah dilakukan kajian, Polresta Jayapura Kota menerbitkan surat penolakan terhadap rencana aksi tersebut.
"Pemberitahuan sudah disampaikan kemarin dan kami sudah terbitkan untuk penolakan," ujar Fredrickus kepada wartawan di Mapolresta Jayapura Kota, Senin (14/9/2026).
Ia menjelaskan, persoalan tersebut tidak semata-mata harus dilihat dari aspek keamanan, tetapi juga dari sisi pendidikan, perlindungan anak, serta psikologi pelajar.
Menurutnya, aksi tersebut melibatkan sekelompok siswa yang menyampaikan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Padahal, berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, pelaksanaan dan distribusi MBG di sejumlah sekolah di Kota Jayapura selama ini berjalan aman.
"Selama ini distribusi MBG di beberapa kota dan sekolah yang ada di Kota Jayapura ini berlangsung aman. Sebagian juga menerima dan mengonsumsi itu," jelasnya.
Fredrickus menyebut, pihaknya juga memperoleh informasi bahwa sebagian pelajar yang berencana mengikuti aksi tersebut turut mengonsumsi makanan dari program MBG.
Hal tersebut, kata dia, menjadi salah satu hal yang perlu dicermati bersama. Menurutnya, jika terdapat aspirasi atau keberatan terhadap pelaksanaan program tersebut, seharusnya ada mekanisme yang ditempuh melalui lingkungan pendidikan.
Ia mencontohkan, berdasarkan surat yang diterima, kelompok yang mengatasnamakan Solidaritas Pelajar tersebut sebelumnya menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura untuk menerima aspirasi mereka.
"Kalau kita bicara normatifnya, ada dewan guru, ada komite sekolah secara berjenjang. Nah, ini ruang yang harus sama-sama kita lihat. Kita bicara untuk generasi ini ke depan," katanya.
Fredrickus menilai, keterlibatan pelajar dalam aksi penyampaian aspirasi secara terbuka perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, menurut dia, selama ini keterlibatan siswa dalam aksi-aksi semacam itu tidak terlalu terlihat secara nyata.
"Jadi ini ada yang mulai bergerak dengan menggunakan siswa. Selama ini kan tidak terlibat secara nyata. Siswa sebenarnya terlibat, tetapi tidak secara nyata. Nah, itu yang saat ini mungkin jadi catatan," ujarnya.
Karena itu, ia berharap persoalan tersebut tidak hanya dilihat dari sudut pandang kepolisian. Pemerintah, pemerhati anak, tenaga pendidikan maupun pihak yang memahami psikologi anak diharapkan dapat melihat persoalan tersebut secara menyeluruh.
"Bukan dari versi polisi saja. Teman-teman juga bisa melihat dari aspek pemerhati anak, aspek psikologi anak dan aspek pendidikan itu bagaimana. Supaya bulat permasalahan sosial ini, bukan sekadar-sekadar saja," pungkasnya. (*)
Editor : Agung Trihandono