CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA-Kota Jayapura kembali menjadi sorotan menjelang seruan aksi demonstrasi serentak yang disampaikan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada Sabtu (15/8/2026).
KNPB menyerukan aksi tersebut di seluruh tanah Papua untuk memperingati sekaligus memprotes Perjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962 yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan sejarah dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat.
Di tengah rencana aksi tersebut, muncul pertanyaan mengapa Kota Jayapura kerap menjadi lokasi utama penyampaian aspirasi, meski sejumlah persoalan yang diangkat dalam aksi berkaitan dengan daerah lain di Tanah Papua.
Pengamat politik sekaligus akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Cenderawasih, Yakobus Richard, menilai posisi strategis Jayapura membuat kota tersebut tetap menjadi magnet bagi kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Menurut Yakobus, Jayapura memiliki nilai strategis dalam komunikasi politik. Posisi tersebut tidak serta-merta hilang meski Papua telah mengalami pemekaran dan terbentuknya sejumlah daerah otonomi baru (DOB).
“Kalau kita tarik ke belakang, sebelum ada pemekaran, selama ini Kota Jayapura sebagai ibu kota provinsi juga menjadi barometer pembangunan politik,” kata Yakobus saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, aksi demonstrasi di Jayapura memiliki jangkauan komunikasi yang lebih luas. Informasi yang disampaikan melalui aksi di ibu kota provinsi dinilai lebih mudah menjangkau masyarakat, terutama karena mendapat perhatian media massa.
Ia menilai demonstrasi di Jayapura tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang berada di kota tersebut. Ada pesan yang lebih luas yang hendak disampaikan kepada publik, termasuk masyarakat di luar Papua.
“Saya yakin aksi demo yang mereka lakukan tidak hanya sasaran penyampaian informasinya khusus kepada warga Kota Jayapura, namun pesan ini mau disampaikan kepada masyarakat yang ada di kota ini dan terutama juga untuk mendapatkan perhatian dari media massa,” ujarnya.
Yakobus mengatakan, daya tarik Jayapura juga tidak terlepas dari statusnya sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua.
Berbagai aktivitas pemerintahan dari Papua maupun sejumlah daerah lain di Tanah Papua masih berlangsung di Kota Jayapura. Kondisi tersebut membuat aktivitas sosial dan politik di kota ini relatif lebih mudah mendapat perhatian.
“Tidak hanya aktivitas pemerintahan dari Provinsi Papua induk, sampai saat ini beberapa pemerintah provinsi dari daerah lain juga kadang datang ke Papua induk untuk melakukan berbagai macam kegiatan,” jelasnya.
Selain pemerintahan, keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga ikut memperkuat posisi Jayapura sebagai pusat aktivitas sosial dan politik.
Menurut Yakobus, sejumlah LSM memiliki kantor pusat di Jayapura. Kondisi tersebut membuat proses membangun dukungan, memobilisasi massa hingga mengelola isu lebih mudah dilakukan dari kota tersebut.
“Rata-rata LSM tertumpu kantor pusatnya ada di Kota Jayapura. Sehingga bagaimana mereka memobilisasi dukungan, memobilisasi massa, lalu kemudian manajemen isunya, itu semua rata-rata LSM yang memang memiliki basis kekuasaan dan kekuatannya ada di Kota Jayapura,” katanya.
Dengan berbagai faktor tersebut, Yakobus menilai Kota Jayapura masih dapat dipandang sebagai salah satu pusat kekuasaan di Papua.
Pusat kekuasaan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pemerintahan, tetapi juga mencakup keberadaan berbagai lembaga dan organisasi yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat.
“Saya pikir fenomena ini cukup penting dipahami. Memang kalau dibilang Kota Jayapura masih dianggap sebagai pusat kekuasaan, tidak hanya pemerintahan, tapi juga lembaga-lembaga lainnya,” ujarnya.
Karena itu menurut Yakobus, meski Papua telah mengalami pemekaran wilayah dan terbentuknya sejumlah DOB, posisi Jayapura sebagai pusat pemerintahan, aktivitas lembaga sosial, serta ruang komunikasi politik membuat kota tersebut tetap memiliki daya tarik kuat sebagai lokasi penyampaian aspirasi. (*)
Editor : Elfira Halifa