CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua mendorong aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu menjadi penggerak perubahan dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Dorongan tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua, Suzana Wanggai, saat membacakan sambutan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri pada pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua se-Tanah Papua, Selasa (11/8/2026).
Suzana mengatakan pelatihan kepemimpinan ASN bukan sekadar kegiatan untuk memenuhi persyaratan kompetensi aparatur.
Lebih dari itu, pelatihan merupakan investasi dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
“Saat ini kita hidup pada era perubahan yang berlangsung sangat cepat. Transformasi digital, perkembangan teknologi informasi, dinamika sosial, ekonomi serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas mengharuskan setiap aparatur pemerintah terus belajar, beradaptasi dan berinovasi,” kata Suzana.
Menurutnya, perkembangan lingkungan pemerintahan membuat keberhasilan seorang pemimpin tidak lagi hanya diukur dari kemampuan menjalankan administrasi.
Pemimpin birokrasi dituntut mampu memimpin perubahan, membangun kolaborasi, memanfaatkan perkembangan teknologi, serta menghadirkan solusi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, Pemprov Papua terus berkomitmen membangun birokrasi yang responsif, profesional, dan berorientasi pada hasil.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan Papua, yakni “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni (Papua CERAH)”.
Suzana menilai pencapaian visi tersebut membutuhkan dukungan ASN yang memiliki integritas, kompetensi, semangat melayani, serta keberanian untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi bagian penting dalam mendukung misi Pemerintah Provinsi Papua, khususnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua yang unggul dan inklusif,” ujarnya.
Suzana berharap peserta PKA tidak hanya memperoleh pengetahuan baru selama mengikuti pelatihan, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan manajerial di lingkungan kerja masing-masing.
Peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas kerja, serta kualitas pelaksanaan program di organisasi perangkat daerah.
Sementara itu, melalui PKP, Pemprov Papua menargetkan lahirnya pemimpin lini pertama yang mampu memastikan pelayanan publik berjalan efektif, terukur, dan sesuai standar.
“Demikian pula melalui Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, saya berharap akan lahir para pemimpin lini pertama yang mampu mengendalikan pelaksanaan pelayanan publik secara efektif, memastikan setiap program berjalan sesuai standar serta menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Pelatihan PKA dan PKP tersebut berlangsung selama kurang lebih 95 hari, mulai 11 Agustus hingga 19 November 2026. Seluruh rangkaian kegiatan dipusatkan di Kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua. (*)
Editor : Elfira Halifa