CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Se-Dunia, Aliansi Gerakan Mahasiswa Papua bersama Gerakan Masyarakat Adat Papua menggelar aksi demonstrasi di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, pada Senin (10/8/2026).
Massa aksi membentangkan spanduk utama bertuliskan "Papua Adalah Benteng Terakhir Iklim Bumi". Selain itu, peserta aksi membawa berbagai poster tuntutan, seperti "Tolak Militerisme dan Investasi di Seluruh Tanah Papua", "Tolak Pembangunan Bandara Antariksa di Pulau Biak", serta seruan perlindungan hak-hak adat atas wilayah kelola mereka.
Bertindak sebagai Penanggung Jawab Aksi Kastro Asso, menyampaikan kegelisahan mendalam terkait realita di lapangan di enam provinsi di Papua. Ia menyoroti kegagalan negara yang seharusnya melindungi hak-hak masyarakat adat, namun justru menjadi aktor utama dalam marjinalisasi mereka.
"Kita mau menyampaikan keluh kesah dan tantangan nyata di atas Tanah Papua. Tanah-tanah adat dirampas sistematis," tegas Kastro, di sela-sela aksi.
Menurutnya, di beberapa daerah, masyarakat adat hidup di bawah cengkeraman praktik militerisme, di mana personel dan pos-pos militer menguasai tanah masyarakat adat. Kondisi represif ini sebutnya yang berpotensi menimbulkan konflik bersenjata.
Kastro menekankan bahwa gelombang pengungsian masif ini adalah dampak langsung dari tindakan pemerintah yang memprioritaskan penguasaan sumber daya alam dengan pendekatan keamanan, daripada menghormati wilayah kelola adat.
Aksi ini juga menyoroti bagaimana masyarakat adat Papua semakin terkucilkan di tanahnya sendiri. Hilangnya hak atas tanah adat (tanah ulayat) berarti hilangnya akses terhadap sumber kehidupan, pangan, dan identitas budaya.
"Maka masyarakat adat yang sebenarnya dong bisa mengelola dong pu sumber daya alam, kehidupan mereka, nilai-nilai adat budaya, kini pun harus hidup dalam tekanan militer dan penetrasi investasi," lanjut Kastro, menirukan keresahan warganya.
Pantauan di lokasi aksi memperlihatkan keseriusan isu yang diangkat melalui visualisasi protes. Massa aksi membeberkan belasan poster dan spanduk di atas aspal jalan, menggunakan batu dan botol air mineral sebagai penindih.
Isi poster-poster tersebut sangat representatif terhadap isu perampasan lahan, penolakan proyek strategis nasional, dan militerisme diantaranya;'Orang Papua tanpa adat, ibarat pohon tanpa akar', dan 'Adat istiadat punah karena tidak menjaga adat.'
Kemudian ada juga, poster 'Tolak Pembangunan Bandara Antariksa di Pulau Biak', 'Tolak Militerisme & Investasi di Seluruh Tanah Papua, 'Projek Sinting Nasional! Baba-babi Sedang Bikin Rusak Kebun?', dan 'Orang Papua hidup dan mati di atas tanahnya. Sendiri jangan takut. Lawan!".
Tak sampai di situ saja, ada juga poster yang mengunakan bahasa daerah yang bertuliskan 'Kinan Ari Hina yang artinya 'Tanah Itu Mama' dan 'Tanah Ini Milik Adat'.
Spanduk lain di sekitarnya menuliskan: "MAG Adalah program pemusnahan Generasi Papua 'dan 'Justice for Indigenous". Yang terakhir ada juga poster yang bertuliskan Air mata dan darah terus bercurah di atas tanah air ini, tak ada kata aman dan damai bagi bangsa West Papua.".
Melalui aksi ini, Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Adat Papua menuntut pertanggungjawaban negara atas perampasan ruang hidup mereka.
Mereka mendesak agar pemerintah segera menghentikan pendekatan militeristik, mengevaluasi seluruh izin investasi di atas tanah adat, dan memberikan pengakuan serta perlindungan penuh terhadap hak-hak masyarakat adat Papua sebagai pemilik sah atas tanah dan sumber daya alamnya. (*)
Editor : Agung Trihandono