CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Komite Nasional Papua Barat (KNPB) akan menggelar aksi demonstrasi serentak pada Senin (3/8/2026).
Menjelang aksi tersebut, KNPB menyoroti situasi keamanan dan kemanusiaan di sejumlah wilayah Papua serta mendesak pemerintah membuka ruang dialog untuk mencari penyelesaian konflik.
Aksi demonstrasi yang akan digelar Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Senin (3/8/2026) salah satunya terkait dengan KNPB menyoroti eskalasi operasi militer dalam kurun waktu 7 bulan terakhir di tahun 2026, di tanah Papua.
Guna menjamin penyampaian aspirasi berjalan damai dan bermartabat, KNPB meminta pihak aparat keamanan (TNI-Polri) serta lembaga legislatif (DPR, DPRD, DPRP) untuk menghormati kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang.
"Aparat keamanan dan lembaga terkait harus membuka ruang demokrasi sebesar-besarnya tanpa terkecuali. Warga Papua berhak menyampaikan aspirasinya secara terbuka”
“Jika terjadi pembungkaman, penghadangan, pemukulan, penangkapan, atau kriminalisasi, maka itu menjadi bukti bahwa pemerintah menutup-nutupi kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM di tanah Papua," tegas Juru Bicara Nasional KNPB, Ogram Wanimbo.
KNPB menegaskan akan terus menjadi media penyambung suara rakyat Papua untuk melakukan mobilisasi massa secara damai hingga ada langkah konkret dalam penyelesaian konflik politik dan kemanusiaan di Tanah Papua.
Ogram menyatakan aksi nasional ini akan dilangsungkan di seluruh wilayah Papua Barat serta dua wilayah konsulat, yakni Indonesia dan Timor Leste.
Aksi ini menjadi awal dari rangkaian mobilisasi massa yang direncanakan berlanjut secara bertahap.
KNPB menggarisbawahi beberapa isu krusial yang menjadi latar belakang penetapan status "Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan" secara sepihak oleh organisasi tersebut.
Pertama, peningkatan konflik dan pengungsian masif. Kedua, kritik terhadap pendekatan militeristik dan ketiga, dorongan perundingan internasional. (*)
Editor : Elfira Halifa