CEPOSONLINE.COM,NABIRE-Tiga puluh tahun perjalanan Kabupaten Mimika menjadi momentum untuk melihat kembali sejauh mana pembangunan telah menyentuh kehidupan masyarakat, terutama masyarakat adat yang sejak lama hidup dan menjaga tanah di wilayah tersebut.
Anggota DPR Papua Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika, Araminus Omaleng, meminta pemerintah tidak hanya melihat kemajuan Mimika dari pertumbuhan kota dan aktivitas ekonomi, tetapi juga berkaca pada kehidupan masyarakat adat yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Menurut Araminus, usia 30 tahun Mimika seharusnya menjadi ruang refleksi bagi pemerintah untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke kampung-kampung.
“Di umur 30 tahun ini, pemerintah daerah jangan lagi hanya berpikir dari atas ke bawah. Cara berpikirnya harus dibalik, dari bawah naik ke atas seperti akar. Karena persoalan masyarakat harus dilihat dari kehidupan mereka sendiri,” kata Araminus saat diwawancarai media ini di salah satu kafe di Nabire, Kamis (8/10/2026).
Ia mengatakan Mimika merupakan daerah yang dihuni masyarakat dari berbagai suku dan daerah di Indonesia. Keberagaman tersebut menjadi gambaran nyata Bhinneka Tunggal Ika.
Namun, menurutnya, keberagaman tidak boleh membuat keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik negeri terabaikan.
“Timika itu milik dua suku asli, Amungme dan Kamoro. Mau seperti apa pun perkembangan di Timika, jangan lupa menghargai dan mengakui keberadaan kedua suku itu,” ujarnya.
Araminus menilai, pembangunan Mimika tidak cukup hanya diwujudkan melalui visi dan slogan. Harus ada kebijakan dan program nyata yang dapat dirasakan masyarakat adat dalam kehidupan sehari-hari.
Ia mencontohkan kehidupan masyarakat di kampung yang masih menghadapi persoalan transportasi, jalan dan penerangan. Bahkan, menurut dia, untuk mencapai sejumlah kampung, masyarakat masih harus menempuh perjalanan yang tidak mudah.
“Saya saja sebagai pejabat kalau mau naik ke kampung masih susah. Transportasinya sulit. Apalagi masyarakat biasa. Mereka mau turun dari atas saja setengah mati,” tuturnya.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi pertanyaan besar ketika Mimika telah memasuki usia 30 tahun. Sebab, di tengah perkembangan dan aktivitas ekonomi yang besar, masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses dasar.
“Bagaimana dengan jalan untuk masyarakat asli di atas? Bagaimana dengan lampu yang hanya menyala beberapa jam? Bagaimana dengan masyarakat yang masih harus berjalan kaki, membawa barang dan hasil kebun? Ini persoalan serius,” katanya.
Araminus juga menyoroti kehidupan mama-mama yang setiap pagi datang membawa pinang untuk dijual. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat seperti itu seharusnya menjadi bagian dari perhatian pemerintah dan diterjemahkan ke dalam program yang nyata.
“Jangan hanya menjadi pencitraan atau sekadar menyampaikan kata-kata dan visi. Harus ada program nyata yang betul-betul menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kegiatan budaya dalam rangkaian HUT Mimika tidak hanya dipandang sebagai acara seremonial. Menurutnya, ketika masyarakat Kamoro hadir membawa budaya mereka, ada pesan yang juga sedang disampaikan kepada pemerintah.
“Masyarakat Kamoro yang mengisi acara itu sebenarnya membawa sesuatu yang sederhana, tetapi dampaknya besar. Mereka membawa budaya dan isi hati mereka. Pemerintah harus melihat itu sebagai bagian dari refleksi,” ujarnya.
Menurut Araminus, masyarakat adat tidak seharusnya hanya hadir ketika dibutuhkan untuk mengisi kegiatan atau menampilkan budaya. Setelah kegiatan selesai, kehidupan mereka juga harus tetap menjadi perhatian.
“Ini sebenarnya sudah menjadi persoalan yang sering terjadi. Masyarakat adat datang membawa kekayaan budaya untuk ditampilkan, tetapi jangan sampai setelah itu mereka kembali dilupakan. Justru kebutuhan mereka harus diperhatikan,” katanya.
Ia menilai, pemerintah perlu melihat pembangunan dari sudut pandang masyarakat. Bukan hanya dari perspektif pejabat atau pusat kota, tetapi dari kehidupan warga yang setiap hari berhadapan dengan persoalan sederhana.
“Coba lihat bagaimana masyarakat hidup di rumah yang apa adanya, makan apa adanya, minum apa adanya. Dari situ pemerintah bisa melihat program seperti apa yang benar-benar dibutuhkan,” ujarnya.
Araminus juga mengajak mahasiswa dan generasi muda asli Mimika ikut mengambil bagian dalam menjawab persoalan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Anak-anak asli dan mahasiswa yang ada di Mimika harus terus berinovasi. Jangan hanya melipat tangan dan menunggu. Banyak persoalan yang belum menyentuh sampai ke akar rumput dan itu membutuhkan keterlibatan semua pihak,” katanya.
Ia berharap usia 30 tahun Kabupaten Mimika menjadi titik evaluasi bersama, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Pembangunan ke depan diharapkan tidak hanya memperlihatkan wajah kota yang berkembang, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat adat yang berada jauh dari pusat pemerintahan.
“Kita boleh bangga bahwa keberagaman Indonesia ada di Mimika. Tetapi pemerintah juga harus melihat tanggung jawab kepada masyarakat yang berasal dari bumi ini. Pertanyaannya, apakah masyarakat Amungme dan Kamoro hari ini sudah benar-benar merasakan kehadiran pemerintah?. Mari kita refleksi dan jawab bersama menuju 31 Tahun dan selanjutnya,” pungkas Araminus. (*)
Editor : Elfira Halifa