CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaidah, mengajak pemerintah provinsi dan delapan kabupaten untuk menyatukan langkah dalam menjawab berbagai persoalan pendidikan di Papua Tengah.
Ajakan tersebut disampaikan Nurhaidah saat membuka Sosialisasi/Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pendidikan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Rabu (7/10/2026). Kegiatan ini mempertemukan unsur pendidikan dari pemerintah provinsi, delapan kabupaten, yayasan pelopor pendidikan dan MKKS jenjang SD untuk membahas berbagai program dan persoalan pendidikan.
Nurhaidah mengatakan, pertemuan tersebut tidak lagi sekadar membicarakan program, sebab berbagai program maupun persoalan pendidikan di Papua Tengah telah diketahui bersama. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah menentukan langkah konkret yang dapat dilakukan secara bersama-sama.
“Kalau saya bicara program, program sudah ada, masalah juga kita sudah tahu semuanya. Sekarang kita duduk, apa yang harus kita lakukan? Saya berharap ada solusi yang bisa kita lakukan bersama,” kata Nurhaidah.
Ia menilai, berbagai program pendidikan yang dirancang pemerintah provinsi akan sulit berjalan maksimal apabila tidak mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten. Padahal, kata dia, pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan anak-anak di Papua Tengah mendapatkan pendidikan yang layak.
“Saya melihat kegiatan di provinsi, kalau kabupaten tidak mendukung itu terasa berat sekali. Padahal tujuan kita satu, bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” ujarnya.
Menurut Nurhaidah, perbedaan kondisi dan persoalan di setiap daerah membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Karena itu, setiap pihak perlu membuka ruang kerja sama agar program yang telah disiapkan dapat diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Tujuan kita sebenarnya sama, cuma langkahnya juga harus sama. Kalau langkahnya tidak sama, kita bisa tertabrak. Jadi mari kita duduk bersama dan menentukan langkah apa yang harus kita lakukan,” katanya.
Dalam Rakor tersebut, Nurhaidah juga menyoroti persoalan data sekolah yang menjadi salah satu dasar dalam pemberian bantuan operasional. Ia menegaskan, validitas data menjadi hal penting agar dukungan pemerintah dapat diberikan kepada sekolah yang benar-benar aktif dan membutuhkan.
“Banyak hal yang menjadi dasar kita untuk sementara tidak kita berikan, salah satunya masalah data. Tidak semua sekolah itu aktif. Bagaimana kita memberikan bantuan operasional kepada sekolah kalau sekolahnya tidak aktif?” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah kabupaten bersama sekolah untuk melakukan pembenahan dan memastikan data pendidikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain persoalan data, Nurhaidah juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana operasional sekolah. Menurutnya, bantuan yang diberikan pemerintah harus benar-benar menjawab kebutuhan sekolah, termasuk mendukung proses pembelajaran dan kebutuhan guru.
“Bukan berarti ketika bantuan dikucurkan, semuanya langsung selesai. Kadang-kadang ada persoalan di tingkat kepala sekolah. Saya tidak bilang semua, tetapi ada. Jadi kita harus duduk bersama supaya ada solusi dan kontrolnya bagus,” katanya.
Ia mengatakan, pemerintah provinsi membutuhkan keterbukaan dari pemerintah kabupaten dan pengelola sekolah untuk memastikan berbagai program pendidikan dapat berjalan secara tepat sasaran.
Dalam Rakor tersebut juga dibahas sejumlah agenda pendidikan, termasuk persiapan penyaluran BOSDA jenjang SD tahun 2027, tenaga Guru Mapega 3T, serta program pendidikan lainnya. Peserta kegiatan terdiri atas kepala dinas pendidikan dari delapan kabupaten, bidang yang menangani pendidikan dasar, yayasan pelopor pendidikan dan MKKS jenjang SD.
Nurhaidah berharap Rakor tersebut tidak berhenti pada pembahasan program, tetapi menghasilkan kesamaan persepsi dan langkah nyata antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Ia juga meminta seluruh pihak mengesampingkan ego sektoral dan lebih terbuka dalam mencari solusi atas persoalan pendidikan.
“Saya sangat berharap hari ini kita tidak hanya bicara program, tetapi kita bisa duduk bersama, menentukan apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana program-program ini bisa kita jalankan bersama dengan kabupaten,” ujarnya.
Menurutnya, kerja sama tersebut penting agar berbagai program pendidikan yang telah disiapkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak di Papua Tengah.
“Mari kita duduk bersama dan harus lakukan apa, langkah apa itu yang saya inginkan sekali. Karena tujuan kita satu, bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkas Nurhaidah. (*)
Editor : Lucky Ireeuw