CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPR PT) meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai memfasilitasi pertemuan antara pemerintah Provinsi Papua Tengah, masyarakat Papua Papua Tengah dan Presiden RI, Prabowo Subianto untuk membahas berbagai persoalan serta arah pembangunan di Tanah Papua terutama Papua Tengah.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua IV DPR PT, John NR Gobai, saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat bersama Menteri HAM RI Natalius Pigai dan masyarakat di ruang rapat DPR PT, Senin (17/8/2026).
“Kami meminta Bapak Menteri untuk dapat mengatur dan memediasi kami, pemerintah Provinsi Papua Tengah dan seluruh Tanah Papua bertemu dengan Presiden untuk mendiskusikan pembangunan yang baik di Tanah Papua,” kata John.
Menurut John, pertemuan tersebut penting agar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua dapat dibahas secara langsung bersama pemerintah pusat, sekaligus mendorong adanya pendekatan pembangunan yang mengedepankan perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Ia menegaskan, pembangunan di Tanah Papua harus dijauhkan dari kekerasan karena pendekatan tersebut dinilai tidak menjadi solusi untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
“Pembangunan yang baik di Tanah Papua harus jauh dari kekerasan, karena rumus tercepat untuk pembangunan bukan kekerasan tiap hari,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, John juga menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Salah satunya terkait penanganan pengungsi akibat konflik di sejumlah wilayah Papua Tengah.
“Kami meminta pemerintah pusat mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan program-program pemerintah demi kepentingan pengungsi,” ujarnya.
Selain itu, DPR PT mendorong masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan para aktivis untuk menempuh langkah hukum serta melakukan advokasi terhadap berbagai kasus yang terjadi di wilayah Papua Tengah.
“Bagi masyarakat, LSM dan juga para aktivis dapat melakukan upaya-upaya hukum serta advokasi terhadap kasus-kasus yang terjadi di wilayah Provinsi Papua Tengah,” kata John.
Terkait persoalan keamanan, John menyampaikan harapan masyarakat agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap pendekatan keamanan di wilayah konflik, termasuk keberadaan pasukan non-organik.
“Masyarakat mengharapkan dapat dilakukan evaluasi terhadap pendekatan keamanan dengan menarik pasukan non-organik dan memperbanyak pasukan organik, termasuk pembentukan konsep Koramil di daerah-daerah konflik,” ujarnya.
John juga mendorong agar anak-anak asli Papua diberikan kesempatan menjadi anggota TNI dan Polri sehingga dapat turut menjaga keamanan di daerahnya sendiri.
“Pengangkatan anak-anak asli sebagai anggota polisi dan anggota tentara agar mereka yang menjaga daerahnya. Sama-sama mereka akan menjaga NKRI sebagaimana harapan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Menteri HAM RI Natalius Pigai menyatakan menghargai seluruh aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dan dirangkum oleh pimpinan DPR PT.
“Saya menghargai semua usulan dari masyarakat sebagaimana yang dirangkum oleh pimpinan DPR Provinsi Papua Tengah,” kata Pigai.
Menurut Pigai, berbagai aspirasi tersebut perlu dicarikan solusi bersama melalui keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.
“Kalau bisa cari solusi, kita carikan solusi. Semua adalah keputusan dari pemerintah pusat dan juga keputusan dari pemerintah Provinsi Papua Tengah dan masyarakat,” pungkas Menteri HAM RI, Natalius Pigai. (*)
Editor : Lucky Ireeuw