Kapolda Papua Tengah Minta Pengamanan Freeport Diperkuat dengan Deteksi Dini

Theresia F. Tekege • Dipublikasikan Rabu, 12 Agustus 2026 | 12:48 WIB
 Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini  saat memimpin Analisa dan Evaluasi (Anev) Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional PT Freeport Indonesia dengan tema “Sinkronisasi Langkah Teknis dan Taktis Penanganan Situasi Kamtibmas” di Timika, Kabupaten Mimika, 14 Agustus 2026. (CEPOSONLINE.COM/HUMAS POLDA Papua Tengah)
 Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini  saat memimpin Analisa dan Evaluasi (Anev) Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional PT Freeport Indonesia dengan tema “Sinkronisasi Langkah Teknis dan Taktis Penanganan Situasi Kamtibmas” di Timika, Kabupaten Mimika, 14 Agustus 2026. (CEPOSONLINE.COM/HUMAS POLDA Papua Tengah)

CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini meminta pengamanan objek vital nasional PT Freeport Indonesia diperkuat dengan deteksi dini dan kesiapsiagaan personel.


 “ Aparat tidak boleh hanya bertindak setelah gangguan keamanan terjadi, tetapi harus mampu membaca dan mengantisipasi potensi ancaman sejak awal,” tegas Jermias saat memimpin Analisa dan Evaluasi (Anev) Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional PT Freeport Indonesia dengan tema “Sinkronisasi Langkah Teknis dan Taktis Penanganan Situasi Kamtibmas” di Timika, Rabu, (11/8/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Gustav R. Urbinas, para Pejabat Utama Polda Papua Tengah, para Kapolres jajaran, Senior Technical Advisor PT Freeport Indonesia Brigjen Pol. (Purn.) Bonafisua Tampoi serta jajaran manajemen keamanan PT Freeport Indonesia.

Jermias mengatakan, Anev tersebut menjadi bagian penting untuk mengevaluasi pelaksanaan Operasi Amole I Tahun 2026 Polda Papua Tengah. Evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pengamanan objek vital nasional berjalan efektif sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika keamanan di lapangan.

“Dinamika kamtibmas serta potensi gangguan keamanan membutuhkan pola pengamanan yang terukur dan mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi. Sehingga saya tidak ingin kita bekerja hanya setelah terjadi gangguan. Kita harus mampu membaca situasi sebelum gangguan itu terjadi,” tegas Jermias.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran melakukan evaluasi secara objektif dan terukur terhadap pelaksanaan operasi, mulai dari tahap perencanaan, kesiapan personel dan sarana prasarana, kegiatan preventif, patroli, pengawalan hingga mekanisme penanganan ketika terjadi gangguan keamanan.

Menurut Jermias, penguatan fungsi intelijen menjadi salah satu kunci dalam membangun sistem pengamanan yang lebih antisipatif. Monitoring wilayah, pemetaan potensi kerawanan serta komunikasi dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan juga harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Setiap informasi, sekecil apa pun yang berpotensi mengganggu keamanan, harus segera dianalisis dan ditindaklanjuti sesuai prosedur,” ujarnya.

Selain kemampuan deteksi dini, Kapolda menekankan pentingnya kesiapsiagaan, disiplin, kewaspadaan dan profesionalisme seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Amole. Setiap anggota diminta memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mampu menilai ancaman secara objektif, tanpa meremehkan maupun melebih-lebihkan situasi.

“Dalam pelaksanaan tugas, keselamatan personel juga menjadi perhatian utama. Para komandan diminta mengetahui keberadaan dan kondisi anggotanya, memastikan komunikasi berjalan baik, dukungan logistik terpenuhi serta setiap pergerakan personel direncanakan secara matang,” tegasnya.

Untuk mewujudkan pengamanan yang efektif, Jermias menegaskan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri. Pengamanan Freeport membutuhkan sinergi antara TNI-Polri, pemerintah daerah, PT Freeport Indonesia, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta seluruh unsur terkait.

“Hindari ego sektoral, kedepankan koordinasi dan kolaborasi. Keamanan adalah tanggung jawab bersama,” katanya.

Di tengah tuntutan kesiapsiagaan tersebut, Jermias juga mengingatkan personel agar tidak mengesampingkan pendekatan humanis. Kehadiran aparat di tengah masyarakat, menurutnya, harus mampu memberikan rasa aman sekaligus membangun kepercayaan publik.

“Laksanakan tugas dengan senyum, sapa dan salam. Setiap tindakan kepolisian harus profesional, proporsional, terukur dan sesuai ketentuan hukum. Kita ingin masyarakat melihat Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,” ujarnya.

Kapolda selanjutnya mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga integritas dan nama baik institusi selama pelaksanaan operasi. Para Kasatgas dan komandan diminta melakukan pengawasan melekat terhadap personel guna mencegah pelanggaran disiplin, kode etik maupun tindak pidana.

“Satu orang melakukan pelanggaran, dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh institusi. Karena itu, jaga sikap, perilaku dan tutur kata serta jangan melakukan tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat dan merusak nama baik Polri,” pungkas Jermias. (*)

Editor : Lucky Ireeuw
kalpolda Papua Tengah Ceposonline.com