CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memfasilitasi pembentukan tim investigasi independen untuk melakukan audiensi dengan Presiden Republik Indonesia guna membahas konflik yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua Tengah.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau, saat mengikuti Hearing Dialog yang diselenggarakan DPR Papua Tengah bersama MRP Papua Tengah, perwakilan mahasiswa, tokoh agama, pemerintah daerah, DPRK, serta berbagai unsur lainnya di Aula Tabernakel, Nabire, Senin (3/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang sebelumnya disampaikan pelajar dan mahasiswa se-Indonesia kepada DPR Papua Tengah.
Menurut Wandagau, hearing dialog tersebut menjadi langkah awal untuk membahas berbagai persoalan keamanan di Papua Tengah sekaligus merumuskan langkah bersama dalam mencari solusi.
“Puji Tuhan, hari ini DPR bersama MRP bisa melaksanakan hearing dialog dengan melibatkan gubernur, para bupati, DPRK dari delapan kabupaten, serta tim penanganan konflik dari beberapa kabupaten. Kami berharap dari dialog ini dapat dibentuk tim investigasi independen,” ujar Wandagau.
Ia menjelaskan, tim investigasi independen yang diusulkan nantinya melibatkan unsur MRP Papua Tengah, DPR Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, DPRK, serta perwakilan pelajar dan mahasiswa.
Menurutnya, setelah dibentuk, tim tersebut diharapkan dapat melakukan audiensi dengan Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan berbagai persoalan keamanan yang terjadi di Papua Tengah, khususnya terkait bentrokan dan penempatan pasukan non-organik di Kabupaten Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, dan sejumlah daerah lainnya.
“Tujuannya agar kita bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan yang terjadi. Kami ingin menyampaikan langsung kondisi yang dihadapi masyarakat kepada Presiden sehingga dapat ditemukan jalan keluar yang terbaik melalui dialog,” katanya.
Wandagau mengatakan MRP Papua Tengah juga berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat memfasilitasi pembentukan tim tersebut agar aspirasi masyarakat tidak hanya berhenti pada tingkat daerah, tetapi dapat diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki kewenangan di bidang pertahanan dan keamanan.
“Kita tidak bisa hanya menampung aspirasi, kemudian berhenti di daerah. Persoalan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, kami ingin duduk bersama pemerintah pusat melalui pendekatan kemanusiaan untuk mencari solusi. Harapan kami, Papua Tengah tetap aman dan damai, masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan baik, dan pemerintah dapat menjalankan program-program pembangunan secara optimal,” tutup Wandagau. (*)
Editor : Abdel Gamel Naser