CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperkuat komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Upaya ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli III Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, pada kegiatan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di Aula Inspektorat Provinsi Papua Tengah, Nabire, Rabu (21/10/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administrasi atau mengejar predikat tertentu. Lebih dari itu, pembangunan Zona Integritas harus menjadi komitmen nyata seluruh aparatur dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan bertanggung jawab.
“Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan persyaratan administrasi, penyusunan dokumen, atau pencapaian predikat tertentu. Lebih dari itu, pembangunan Zona Integritas merupakan komitmen nyata untuk membangun budaya kerja yang berintegritas, memperkuat pencegahan korupsi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” demikian disampaikan Victor Fun saat membacakan sambutan Gubernur.
Ia mengatakan, pembangunan Zona Integritas menjadi semakin penting bagi Papua Tengah sebagai provinsi yang terus berkembang dan membutuhkan birokrasi profesional, berintegritas, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
“Pembangunan Zona Integritas pada dasarnya merupakan bagian penting dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuannya adalah mewujudkan unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK dan, pada tahapan yang lebih tinggi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Gubernur menekankan lima hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Pertama, memperkuat komitmen pimpinan dan seluruh aparatur melalui keteladanan, disiplin kerja, kejujuran, tanggung jawab, serta konsistensi dalam menjalankan aturan.
Menurutnya, integritas harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, bukan hanya disampaikan melalui arahan atau slogan. Karena itu, pimpinan memiliki peran penting dalam memberikan contoh nyata bagi seluruh aparatur di lingkungan kerja masing-masing.
Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin mudah, cepat, transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Gubernur mengingatkan agar aparatur menghindari pelayanan yang berbelit-belit, penyalahgunaan kewenangan, serta pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Masyarakat merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pelayanan publik harus semakin mudah, cepat, transparan, adil, dan tidak diskriminatif,” tegasnya.
Ketiga, memperkuat pengawasan dan pencegahan korupsi. Setiap perangkat daerah diminta meningkatkan pengendalian internal, mengidentifikasi potensi penyimpangan, menindaklanjuti hasil pengawasan, serta memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam hal ini, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dinilai penting untuk memberikan pengawasan, pendampingan, serta rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya.
Keempat, membangun budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada hasil. Setiap aparatur diharapkan memahami tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan kompetensi, serta mengutamakan hasil kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Gubernur juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen atau hasil penilaian. Keberhasilan tersebut harus terlihat dari perubahan nyata dalam cara kerja birokrasi, meningkatnya kepuasan masyarakat, serta tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak semata-mata diukur dari kelengkapan dokumen atau hasil penilaian, tetapi juga dari perubahan nyata dalam cara kerja birokrasi, meningkatnya kepuasan masyarakat, serta tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah,” demikian isi sambutan tersebut.
Kelima, melaksanakan pembangunan Zona Integritas secara konsisten dan berkelanjutan. Setelah kegiatan sosialisasi, perangkat daerah dan unit kerja terkait diharapkan mengambil langkah konkret melalui identifikasi unit kerja yang siap, penyusunan rencana aksi, penetapan target terukur, pelaksanaan program perbaikan, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala.
Gubernur mengingatkan agar pembangunan Zona Integritas tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar diterapkan dalam sistem kerja dan menjadi budaya organisasi di lingkungan Pemprov Papua Tengah.
Ia juga menekankan bahwa tanggung jawab mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani bukan hanya berada pada Inspektorat atau tim kerja tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh unsur pemerintahan.
“Diperlukan sinergi antara pimpinan, pelaksana pelayanan, pengelola administrasi, aparat pengawasan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani,” ungkap Victor.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Gubernur berharap seluruh peserta dapat memperdalam pemahaman mengenai kebijakan, strategi, dan langkah-langkah praktis pembangunan Zona Integritas. Ia juga mengajak seluruh aparatur untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan Zona Integritas membutuhkan tiga hal utama, yaitu komitmen yang kuat, pelaksanaan yang konsisten, dan keteladanan dalam tindakan,” tegasnya.
Gubernur meyakini, dengan komitmen dan kerja sama seluruh perangkat daerah, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat di Papua Tengah akan semakin kuat serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “ Mari kita bekerja dengan jujur dan transparan,” pungkasnya. (*)
Editor : Weny Firmansyah