CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat sejumlah langkah strategis untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 8 persen pada 2026. Target tersebut diarahkan tidak hanya pada pencapaian angka pertumbuhan, tetapi harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, saat membuka Rapat Koordinasi Pemantauan, Pengawalan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (7/10/2026).
Victor mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus diterjemahkan oleh seluruh perangkat daerah melalui kerja nyata, mulai dari percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, pengendalian harga kebutuhan pokok, perluasan lapangan kerja hingga pengembangan UMKM dan pariwisata.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus kita terjemahkan menjadi kerja nyata. Anggaran pendapatan dan belanja daerah harus lebih cepat terealisasi, investasi semakin tumbuh, pembangunan infrastruktur semakin baik, harga kebutuhan pokok terkendali, kesempatan kerja semakin luas, produktivitas masyarakat meningkat, UMKM berkembang, pariwisata bergerak, serta pelayanan perizinan semakin mudah dan cepat,” ujar Victor.
Menurutnya, dokumen Tim Pengawalan, Pemantauan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP4ED) menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat kondisi perekonomian sekaligus mengawal berbagai langkah percepatan menuju target pertumbuhan tersebut.
Langkah pertama yang menjadi perhatian adalah percepatan realisasi APBD. Victor meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak melihat penyerapan anggaran hanya sebagai ukuran administratif, tetapi memastikan setiap belanja pemerintah memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.
“Khususnya belanja modal, pengadaan barang dan jasa, serta program yang langsung menyentuh masyarakat harus dipercepat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Selain percepatan APBD, pemerintah juga mendorong peningkatan investasi. Victor menilai Papua Tengah memiliki potensi ekonomi yang besar, namun potensi tersebut harus diubah menjadi investasi produktif yang mampu membuka lapangan pekerjaan.
Karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama perangkat daerah teknis diminta aktif memetakan peluang investasi di sektor unggulan, memberikan pendampingan kepada pelaku usaha serta memastikan proses perizinan berjalan dengan baik.
“Kita harus membangun investasi yang memberikan kepastian, kemudahan dan keamanan bagi pelaku usaha dengan tetap menghormati kepentingan masyarakat adat dan hak-hak masyarakat Papua,” ujarnya.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah tantangan investasi, seperti keterbatasan akses transportasi, tingginya biaya logistik, kondisi keamanan, persoalan status lahan dan hak ulayat. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebatas identifikasi, tetapi harus dicarikan solusi secara bersama oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
Langkah berikutnya adalah memperkuat pembangunan infrastruktur. Victor menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa konektivitas dan infrastruktur dasar yang memadai, seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, jaringan komunikasi dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Infrastruktur bukan hanya membangun fisik, tetapi membuka akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, kesehatan, investasi dan lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Pemprov Papua Tengah juga memberikan perhatian terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Kondisi geografis Papua Tengah yang memiliki tantangan distribusi dan logistik membuat pengendalian harga menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat.
Karena itu, pemantauan harga dan stok, rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar, gerakan pangan murah hingga kebijakan subsidi ongkos angkut perlu terus diperkuat.
“Kita harus memastikan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi, tidak menanggung beban biaya distribusi yang tinggi,” katanya.
Di sisi lain, pengawasan terhadap peredaran barang ilegal juga perlu diperkuat melalui kerja sama dengan instansi terkait, termasuk Bea Cukai, kepolisian dan perangkat daerah.
Victor juga menekankan pentingnya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda Papua Tengah. Program pelatihan berbasis kompetensi harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan sektor ekonomi unggulan daerah.
“Pelatihan tidak boleh berhenti pada sertifikat, tetapi benar-benar menghasilkan tenaga kerja yang siap bekerja dan memiliki produktivitas,” tegasnya.
Sektor pertanian juga menjadi perhatian dalam strategi pertumbuhan ekonomi. Victor menyebut pertanian sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat Papua Tengah yang perlu dikembangkan agar tidak hanya memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Dukungan terhadap produksi, penyediaan bibit, pendampingan penyuluh, pengembangan komoditas unggulan serta peningkatan produktivitas, kata dia, harus dilakukan secara terintegrasi.
Sementara untuk sektor UMKM, manufaktur dan pariwisata, pemerintah didorong mulai mengubah pola ekonomi dari sekadar menjual bahan mentah menjadi produk bernilai tambah.
“Kopi, ubi, sayuran dataran tinggi, hasil perikanan, noken, kerajinan dan berbagai produk UMKM harus kita dorong agar memiliki kualitas, kemasan, legalitas dan akses pasar yang lebih baik,” ujarnya.
Potensi pariwisata Papua Tengah juga dinilai perlu dikembangkan secara serius dengan tetap menjaga kelestarian alam, budaya dan kearifan lokal.
Langkah terakhir yang ditekankan adalah kemudahan perizinan. Pemerintah diminta hadir sebagai fasilitator bagi masyarakat dan dunia usaha melalui pelayanan yang cepat, sederhana, transparan dan mudah diakses.
“Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator, bukan menjadi penghambat kegiatan ekonomi. Sosialisasi dan pendampingan OSS-RBA serta pelayanan perizinan secara langsung sampai ke distrik-distrik merupakan langkah yang perlu kita perkuat,” kata Victor.
Victor menegaskan, TP4ED tidak boleh berhenti sebagai dokumen pendataan dan laporan, tetapi harus menjadi instrumen dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah.
“Setiap persoalan harus memiliki data yang jelas. Mencari data memang sesuatu yang sangat susah dan sulit, tetapi sangat mustahil kalau kita membangun sesuatu tanpa data. OPD harus memiliki penanggung jawab, target yang terukur, batas waktu penyelesaian, dukungan anggaran serta mekanisme monitoring dan evaluasi,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh data yang digunakan dalam penyusunan kebijakan diverifikasi dan disinkronkan dengan OPD terkait maupun BPS. Hal ini penting karena sebagian data dalam dokumen TP4ED masih bersifat estimasi.
Victor mengatakan waktu untuk mengawal pencapaian target ekonomi 2026 sekaligus menyiapkan program pembangunan 2027 semakin terbatas. Karena itu, monitoring terhadap program yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi harus diperkuat.
“Kita harus mengetahui apa masalahnya, siapa yang bertanggung jawab, apa solusinya, berapa anggarannya, kapan harus kita selesaikan dan apa hasil yang dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan tanggung jawab satu OPD atau satu kelompok masyarakat, melainkan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat adat, pelaku UMKM, perbankan dan seluruh pemangku kepentingan.
“Pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah kerja bersama. Pemerintah harus bekerja lebih cepat, dunia usaha harus diberikan ruang untuk berkembang, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk produktif, anak-anak muda harus diberikan kesempatan kerja, dan pelaku UMKM harus diberikan akses pasar dan pembiayaan,” pungkasnya.
Victor berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret yang dapat segera dilaksanakan hingga akhir 2026 sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Papua Tengah pada 2027.
“Mari kita bangun Papua Tengah dengan nyata, kolaborasi dan keberpihakan kepada masyarakat,” tutupnya. (*)
Editor : Lucky Ireeuw