CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merancang pengembangan sekolah binaan di daerah terpencil serta program Sekolah Unggul pada tahun 2027.
Pemprov juga berencana menambah jumlah tenaga guru MAPEGA menjadi 700 orang untuk memperluas akses pendidikan, menekan angka putus sekolah, dan mengatasi buta aksara di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala Bidang Data dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Yulianus Kuayo, mengatakan pengembangan sekolah binaan akan difokuskan pada wilayah yang selama ini sulit dijangkau dan menghadapi keterbatasan tenaga pendidik.
“Kami ingin ada sekolah-sekolah yang betul-betul menjadi perhatian khusus. Guru-gurunya akan kami siapkan dan atur melalui mekanisme penugasan bergilir, sehingga kegiatan belajar mengajar tetap berjalan,” kata Yulianus kepada media ini saat ditemui di kantornya, Jumat (2/10/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan sekolah binaan antara lain Fawi di Kabupaten Puncak Jaya, Dervos di Kabupaten Puncak, dan Unito di Kabupaten Dogiyai, serta beberapa titik lainnya yang membutuhkan perhatian khusus karena keterbatasan akses transportasi.
Menurut Yulianus, pemerintah sedang merancang sistem penugasan bergilir setiap tiga hingga empat bulan agar pelayanan pendidikan di wilayah terpencil dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Misalnya, jika ada enam guru yang direkrut untuk satu sekolah, nantinya tiga orang bertugas selama tiga bulan, kemudian dilakukan pergantian dengan tiga guru lainnya. Dengan begitu, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan,” jelasnya.
Selain sekolah binaan di daerah 3T, pemerintah juga merencanakan program Sekolah Unggul di setiap kabupaten. Program ini akan dikembangkan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menentukan sekolah yang akan mendapatkan pembinaan dari pemerintah provinsi.
“Untuk Sekolah Unggul, kami akan berdiskusi dengan masing-masing kabupaten untuk menentukan sekolah mana yang akan menjadi binaan provinsi. Fokusnya adalah mendorong peningkatan kualitas dan mutu pendidikan,” ungkapnya.
Yulianus mengatakan, pengembangan kedua program tersebut akan didukung dengan penambahan tenaga guru MAPEGA. Pemprov Papua Tengah berencana meningkatkan jumlah tenaga guru MAPEGA menjadi 700 orang dengan memprioritaskan anak-anak asli Papua yang berasal dari distrik terpencil atau wilayah sekitar tempat penugasan dan memiliki kualifikasi sarjana pendidikan.
Penambahan tenaga guru tersebut diharapkan dapat mengisi kekosongan tenaga pendidik di sekolah-sekolah terpencil sekaligus mendorong anak-anak yang belum pernah bersekolah maupun yang putus sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan.
“Harapan kami, guru yang mengajar di kampung itu adalah anak asli dari kampung atau minimal dari distrik tersebut. Tetapi ini menjadi tantangan karena tidak semua kampung memiliki anak yang sudah menyelesaikan pendidikan sarjana kependidikan,” ujarnya.
*Pendidikan Dasar Jadi Prioritas*
Yulianus menjelaskan, pendidikan dasar menjadi prioritas karena dua alasan utama, yakni sebaran jumlah siswa dan penguatan kemampuan literasi serta numerasi. Menurutnya, sebagian besar siswa di Papua Tengah berada pada jenjang pendidikan dasar sehingga pemenuhan tenaga pendidik pada jenjang ini dapat menjangkau lebih banyak anak usia sekolah.
“Sebaran jumlah siswa di Papua Tengah rata-rata paling banyak berada di jenjang pendidikan dasar. Maka kami lebih fokus ke sana supaya anak-anak usia sekolah dasar yang selama ini kehilangan akses karena kekurangan guru bisa mendapatkan pendidikan,” katanya.
Selain memperluas akses, pemerintah juga ingin memperkuat kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sejak SD. Yulianus menilai, kemampuan dasar tersebut perlu dibangun sejak awal agar anak-anak lebih siap mengikuti pembelajaran ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA.
Ia menyinggung masih adanya perhatian terhadap kemampuan membaca siswa di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena itu, penguatan literasi dan numerasi sejak pendidikan dasar dipandang penting untuk mencegah kesenjangan kemampuan belajar berlanjut ke jenjang berikutnya.
“Kalau kita lemah di pendidikan dasar, dampaknya akan terbawa sampai ke jenjang selanjutnya. Karena itu, kami ingin menuntaskan persoalan literasi dan numerasi dari dasar, supaya ketika anak-anak masuk SMP dan SMA, mereka sudah memiliki kemampuan yang baik,” jelasnya.
Menurut Yulianus, pemerataan akses pendidikan dasar juga berpotensi mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama melalui peningkatan rata-rata lama sekolah apabila semakin banyak anak dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikannya.
*Data Anak Tidak Sekolah dan Kekurangan Guru*
Yulianus menjelaskan, program MAPEGA merupakan bagian dari kebijakan prioritas Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak yang selama ini belum memperoleh layanan pendidikan secara memadai.
Berdasarkan data yang menjadi patokan, jumlah ATS di Papua Tengah pada 2024 tercatat sebanyak 205.764 anak. Angka tersebut menurun menjadi 137.118 anak pada 2026, atau berkurang sebanyak 68.646 anak.
Meski menunjukkan penurunan, jumlah tersebut masih menjadi perhatian pemerintah. Sebab, persoalan ATS tidak hanya berkaitan dengan anak yang belum pernah bersekolah, tetapi juga mereka yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
"Kenapa perluasan akses pendidikan ini menjadi program prioritas? Karena didukung oleh data. 2024 tercatat sebanyak 205.764 anak. Angka tersebut menurun menjadi 137.118 anak pada 2026, atau berkurang sebanyak 68.646 anak. Penyebabnya beragam, mulai dari belum pernah bersekolah, putus sekolah, sampai tidak melanjutkan pendidikan," ujar Yulianus
Menurutnya, kekurangan guru menjadi salah satu persoalan yang membuat anak-anak di kampung kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menjalankan program penyediaan tenaga MAPEGA, sekaligus melaksanakan program pendidikan gratis untuk membantu anak-anak yang terkendala biaya sekolah.
Pada 2025, pemerintah telah merekrut sekitar 264 tenaga MAPEGA. Sementara pada 2026, dari rencana perekrutan 500 orang, sebanyak 418 calon dinyatakan memenuhi persyaratan dan lolos seleksi.
Yulianus menjelaskan, calon guru MAPEGA harus memiliki kualifikasi sarjana pendidikan atau latar belakang pendidikan serumpun. Mereka juga diutamakan berasal dari kampung atau distrik tempat penugasan agar lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.
Selain rekrutmen dan penempatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah juga melaksanakan pelatihan penguatan kapasitas bagi tenaga MAPEGA yang telah bertugas sejak Juni 2026. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama tiga hari di masing-masing kabupaten pada September.
Materi pelatihan meliputi penyusunan modul pembelajaran, pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pengembangan materi kontekstual, penguatan karakter, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban guru.
“Kami tidak hanya mengangkat dan menempatkan guru, tetapi juga harus memastikan mereka benar-benar aktif di sekolah. Karena itu, pelatihan kami laksanakan di kabupaten masing-masing supaya bisa melihat langsung dan mendapatkan informasi dari masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengawasan juga dilakukan melalui laporan kegiatan guru, koordinasi dengan kepala sekolah, serta komunikasi dengan masyarakat dan tokoh setempat di wilayah penugasan.
Yulianus berharap, pengembangan sekolah binaan, Sekolah Unggul, dan penambahan tenaga MAPEGA dapat berjalan beriringan untuk menjawab dua persoalan mendasar pendidikan di Papua Tengah, yakni keterbatasan akses dan kualitas pembelajaran.
“Kami ingin anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah karena tidak ada guru bisa kembali mendapatkan hak pendidikan.
Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah, baik yang tinggal di kota maupun di kampung-kampung terpencil,” tutup Yulianus. (*)
Editor : Weny Firmansyah