CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Selain persoalan keamanan, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kemarau panjang yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Papua Selatan.
Dampak Karhutla, menurut Apolo, bahkan telah dirasakan hingga wilayah Timika dan Asmat. Kondisi tersebut cukup meresahkan masyarakat dan berkaitan dengan fenomena El Niño yang berlangsung cukup panjang.
“Kita tahu bersama bahwa dampak dari Karhutla ini sudah cukup meresahkan masyarakat, tapi ini terjadi akibat iklim El Niño yang cukup panjang,” kata Apolo Safanpo menjawab pernyataan media ini, Senin (5/10/2026).
Untuk mengantisipasi meluasnya Karhutla, Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus melakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta pemerintah kabupaten hingga tingkat distrik dan kampung.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus mendorong masyarakat bersama-sama menjaga hutan dan lahan dari ancaman kebakaran.
Apolo mengingatkan, kebakaran yang tidak segera ditangani dapat meluas dan mengancam berbagai sumber penghidupan masyarakat, mulai dari kebun, sawah hingga permukiman.
Kondisi tersebut pada akhirnya tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa masyarakat.
Selain Karhutla, dampak kemarau panjang juga mulai dirasakan pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Apolo mengatakan sebagian besar rawa dan sungai di wilayah Papua Selatan mulai mengalami kekeringan.
“Sungai-sungai yang masih dipengaruhi oleh pasang surut itu masih ada airnya. Tetapi sungai yang tidak dipengaruhi pasang surut sudah kering semua,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama pemerintah kabupaten selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi persoalan tersebut, salah satunya melalui penyediaan sumur bor di sejumlah distrik dan kampung.
Namun, jumlah sumur bor yang tersedia masih terbatas sehingga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.
“Selama ini kita sudah berusaha mengantisipasi dengan menyediakan sumur-sumur bor di setiap distrik dan kampung, tapi jumlahnya sangat terbatas, belum bisa men-cover seluruh kebutuhan air masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, Apolo menilai pemerintah perlu mulai mempertimbangkan sumber air alternatif, tidak hanya mengandalkan air tanah dalam.
Menurutnya, rawa maupun sungai yang masih memiliki sumber air dapat dimanfaatkan dengan dukungan teknologi pengolahan air yang memadai.
“Ke depan perlu mempertimbangkan juga penyediaan air dari sumber-sumber lain selain air tanah dalam, seperti rawa atau sungai yang kita miliki untuk diolah atau di-manage dengan pengolahan water treatment yang baik supaya bisa menyediakan air bersih dalam jumlah yang cukup,” pungkasnya. (*)
Editor : Agung Trihandono