CEPOSONLINE.COM, MERAUKE - Provinsi Papua Selatan mendapat penghargaan kategori khusus pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) progresif.
Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas berlangsung pada Rabu (30/9/2026).
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan mewakili para kepala daerah se-Indonesia pada nominasi penerima penghargaan khusus pembangunan daerah tahun 2026 tersebut.
Gubernur Apolo Safanpo mendorong agar usulan pembangunan yang lahir dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat kampung dapat terakomodasi secara berjenjang hingga dalam perencanaan pembangunan nasional.
Menurut Apolo, mekanisme perencanaan pembangunan melalui Musrenbang dari tingkat kampung, kecamatan atau distrik, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat sudah berjalan. Namun, pelaksanaannya masih perlu diperbaiki secara berkala agar kebutuhan masyarakat di tingkat bawah dapat lebih terakomodasi.
Ia mencontohkan, apabila Musrenbang di suatu kampung menghasilkan 10 program, sementara kemampuan anggaran kampung hanya mampu membiayai dua program, maka delapan program lainnya dapat diteruskan kepada pemerintah distrik.
“Yang dua silakan dibiayai di kampung dengan anggaran kampung. Delapan program lainnya diserahkan kepada pemerintah kecamatan atau distrik,” ujar Apolo.
Selanjutnya, karena pemerintah distrik juga memiliki keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh usulan dari kampung-kampung, sebagian program dapat diteruskan ke pemerintah kabupaten.
Demikian pula di tingkat kabupaten. Program yang belum mampu dibiayai kabupaten dapat diteruskan kepada pemerintah provinsi, dan selanjutnya program yang belum dapat ditangani provinsi diteruskan ke pemerintah pusat.
"Sehingga kementerian-kementerian dan lembaga dalam merencanakan pembangunan itu tidak terlalu perencanaan sendiri, tetapi bisa mengakomodir perencanaan-perencanaan dari daerah yang sudah melalui assessment kebutuhan dasar di tingkat desa, kampung atau kelurahan,” katanya.
Apolo mengatakan, pola tersebut memungkinkan perencanaan pembangunan nasional lebih banyak mengakomodasi kebutuhan yang berasal dari masyarakat atau bersifat bottom up.
Dengan demikian, program yang telah diidentifikasi berdasarkan kebutuhan masyarakat di tingkat kampung dapat memiliki jalur untuk masuk ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat yang lebih tinggi.
“Sehingga kita biayai semua program yang berasal dari bawah, yang bottom up tadi, itu bisa ter-cover dalam satu tahun perencanaan pembangunan nasional,” jelasnya.
.
Ia menilai pola tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada masa mendatang sehingga kinerja pembangunan dapat terus ditingkatkan.
“Saya kira ini yang perlu dipertimbangkan untuk perencanaan-perencanaan di waktu yang akan datang supaya kita bisa meningkatkan kinerja kita dari waktu ke waktu menjadi semakin baik,” pungkasnya.
Selain menyoroti mekanisme perencanaan pembangunan, Apolo juga menekankan pentingnya evaluasi pembangunan secara berkala. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengukur sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi turut memperhatikan pembangunan manusia dan kelestarian lingkungan.
“Sarana prasarana infrastruktur boleh tumbuh, tetapi kita tidak boleh meninggalkan tujuan utama yaitu bahwa manusianya, masyarakat, rakyatnya juga harus tumbuh untuk mencapai tujuan kesejahteraan,” katanya.
Sementara terkait lingkungan, Apolo menegaskan pembangunan harus mempertimbangkan keseimbangan alam agar kebutuhan masyarakat saat ini tetap dapat dipenuhi tanpa mengabaikan kepentingan generasi mendatang.
“Alam dan lingkungan kita adalah titipan dari anak-anak dan cucu kita di masa yang akan datang,” tutupnya.(*)
Editor : Elfira Halifa