CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Sebanyak 195 peserta mengikuti seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2026 di Provinsi Papua Selatan. Proses seleksi ditegaskan akan berlangsung transparan dan tidak ada praktik titipan maupun orang dalam.
Kepala BPSDM Provinsi Papua Selatan, Willem Da Costa mengatakan seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan diminta mengandalkan kemampuan masing-masing dalam mengikuti tahapan seleksi.
“Bekerjalah dengan jujur. Transparansi itu perlu. Jadi nanti nilaimu, hasil kerjamu, itu yang membuat anda lulus,” tegas Willem saat membuka seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2026 di Laboratorium Komputer BPSDM Provinsi Papua Selatan, Selasa (29/9/2026).
Ia menegaskan, peserta tidak perlu mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan melalui jalur tertentu. Menurutnya, proses seleksi dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
“Tidak ada kemudian cerita ini orang dalam, ini ada KKN. Kita tidak punya ranah ke situ,” ujarnya.
Willem juga mengingatkan peserta agar tidak terpengaruh dengan berbagai informasi mengenai adanya jalur khusus dalam seleksi.
“Yakin dan percaya, kita semua di sini pasti yakin bahwa rezeki itu Tuhan sudah atur. Tidak ada yang mungkin ketukar rezekinya,” katanya.
Ketua Panitia Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2026, Purnomo, dalam laporannya menyampaikan, sebanyak 195 peserta mengikuti seleksi yang terdiri dari peserta IPDN, STAN dan STMKG.
Rinciannya, peserta IPDN sebanyak 138 orang, STAN 20 orang, dan STMKG 27 orang.
“Peserta dari IPDN sebanyak 138 orang, kemudian dari STAN 20 orang peserta, STMKG 27 peserta, dengan jumlah 195 orang peserta,” kata Purnomo.
Purnomo menjelaskan, pelaksanaan seleksi dibagi dalam tiga sesi dengan masing-masing sesi diikuti 65 peserta. Seleksi berlangsung di Laboratorium Komputer BPSDM Provinsi Papua Selatan.
“Adapun pelaksanaan dilaksanakan dalam tiga sesi, yang kemudian dalam satu sesi berjumlah 65 orang, dengan tempat pelaksanaan di Laboratorium Komputer BKPSDM Provinsi Papua Selatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, anggaran pelaksanaan seleksi dibebankan kepada BKPSDM Provinsi Papua Selatan.
Sementara itu, Willem Da Costa menyampaikan apresiasi kepada BKN yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai lokasi pelaksanaan seleksi.
Menurutnya, pelaksanaan seleksi di daerah memberikan manfaat bagi peserta dan orang tua karena dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan apabila harus mengikuti seleksi di luar Papua Selatan.
“Kita mengucap syukur karena dengan demikian para peserta, terutama para orang tua yang punya anak-anak yang punya cita-cita menempuh sekolah kedinasan tidak buang-buang biaya terlalu besar,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan fasilitas yang dimiliki pemerintah daerah. Namun, keterbatasan tersebut tidak menjadi alasan untuk tidak melaksanakan seleksi di Papua Selatan.
“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas nama pimpinan daerah ini, dengan melihat kondisi fasilitas kita yang belum memadai. Namun, satu tekad kita yaitu boleh melaksanakan ini,” katanya.
Willem juga menyebut untuk IPDN terdapat 26 kuota yang diberikan formasi yang menjadi bagian dari seleksi tersebut di Provinsi Papua Selatan.
Dari jumlah itu, 12 formasi dialokasikan untuk kabupaten dengan masing-masing kabupaten mendapatkan tiga formasi. Kemudian enam formasi untuk OAP di tingkat provinsi dan delapan formasi nasional atau Nusantara.
“Jadi semua totalnya 26. Itu yang sebagai contoh saja untuk kita sekalian,” jelasnya. (*)
Editor : Abdel Gamel Naser