CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Program SKALA mendorong Pemerintah Provinsi Papua Selatan menjadikan Sistem Informasi Orang Asli Papua Selatan (SIRIOS) sebagai instrumen penting dalam memperkuat perencanaan, penganggaran dan pelayanan publik, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).
Direktur Implementasi Program SKALA Theodore Weohau pada peluncuran SIRIOS, Generasi Emas Ha Anim (GEMAS HANIM) dan Portal Satu Data Pasti, mengatakan peluncuran ketiga program tersebut bukan sekadar pengenalan sistem dan program, tetapi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Peluncuran ketiganya ini bukan sekadar pengenalan sistem dan program, melainkan momentum penting untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas perencanaan dan memastikan kebijakan afirmatif bagi Orang Asli Papua,” kata Theodore di Merauke, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, penguatan tata kelola dan pelaksanaan program perlindungan sosial afirmatif seperti GEMAS HANIM merupakan bentuk aksi dari visi besar Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, aman, damai dan sejahtera, serta pemerintahan yang aspiratif.
Ia menjelaskan, Program SKALA merupakan program kemitraan Australia-Indonesia yang mendapat mandat dari Pemerintah Australia bersama Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk mendukung agenda pengurangan kemiskinan dan ketimpangan melalui penyediaan layanan dasar yang lebih efektif dan berkualitas, terutama bagi kelompok rentan di daerah tertinggal.
“Program ini dibangun di atas tesis bahwa penyediaan layanan dan berbagai program pembangunan lainnya akan lebih efektif jika didukung oleh proses tata kelola yang kuat,” ujarnya.
Dukungan tata kelola yang diberikan SKALA mencakup penguatan tata kelola data, penyediaan layanan dasar, partisipasi kelompok rentan serta pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan, pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan data yang akurat, terpilah, mutakhir dan dapat dipercaya. Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengetahui siapa yang membutuhkan layanan, lokasi mereka, kondisi sosial ekonominya serta bentuk dukungan yang diperlukan.
Dalam konteks tersebut, SIRIOS dinilai memiliki posisi strategis karena menyediakan data kependudukan, sosial dan ekonomi yang terpilah antara OAP dan non-OAP serta berbasis by name, by address.
“SIRIOS akan membantu mengidentifikasi kelompok miskin dan rentan secara lebih presisi,” katanya.
Selain itu, SIRIOS dapat mendukung kepemilikan dokumen identitas kependudukan, verifikasi penerima bantuan sosial serta pemetaan kesenjangan layanan dasar.
“Dengan demikian, SIRIOS ini nanti akan menjadi instrumen keberpihakan kepada masyarakat, terutama Orang Asli Papua di Papua Selatan,” tegasnya.
Karena itu, SKALA mendorong pemerintah daerah membangun komitmen untuk memperluas cakupan data SIRIUS. Menurutnya, keberhasilan sebuah sistem data tidak hanya ditentukan oleh aplikasi, tetapi juga oleh mekanisme yang membuat data terus dikumpulkan, diperbarui dan dikelola.
Ia mencontohkan pentingnya keberadaan kader kampung dan tim pengelola yang menjadi penggerak sistem tersebut. Pengalaman implementasi sistem serupa di sejumlah daerah, mulai dari Aceh, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, NTB, NTT hingga Papua, menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan data sama pentingnya dengan data yang dikumpulkan.
“Tidak ada data terkumpul sendiri, tetapi ada mekanik yang membuat data bisa terkumpul,” ujarnya.
Ia menambahkan, SIRIOS sebagai sistem penyedia data sosial ekonomi pada tingkat mikro merupakan bagian dari siklus data daerah. Siklus tersebut mencakup proses pengumpulan dan pemutakhiran data, verifikasi dan pengelolaan, analisis dan publikasi, hingga evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
“Continuous improvement,” katanya.
Theodore Weohau juga menyinggung forum SDPDN di Jakarta pada 22 September 2026. Dalam forum tersebut, Sekjen Kementerian Dalam Negeri disebut menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus memproduksi data pada 32 urusan yang didesentralisasikan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta enam unsur tambahan sebagaimana Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
Karena itu, setiap OPD sebagai produsen data diharapkan memiliki dan terus memperbarui data sesuai urusan yang menjadi kewenangannya.
Ia berharap Portal Satu Data Pasti HANIM nantinya dapat mencakup berbagai data tersebut, sementara SIRIUS menjadi bagian yang menyediakan data sosial ekonomi terpilah OAP dan non-OAP.
Terkait Portal Satu Data Pasti, ia menyebut keberadaannya merupakan bagian dari fungsi publikasi dalam siklus data daerah.
“Adanya portal ini merupakan langkah yang sangat penting yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Ini bukan semata-mata agenda digitalisasi, tetapi sebuah noktah reformasi tata kelola agar data pembangunan dikelola secara sistematis, berkualitas dan berkelanjutan,” katanya.
Portal tersebut diharapkan menjadi rujukan data bersama dalam menetapkan prioritas pembangunan, menyusun anggaran, memantau capaian serta menilai apakah program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga mendorong agar Portal Satu Data Pasti HANIM dapat terhubung atau interoperable dengan sistem informasi pembangunan Papua lainnya sehingga data dapat saling berbagi dan dipadupadankan.
“Data harus bergerak dari sistem menuju keputusan, dari portal menuju layanan, dari dashboard menuju perubahan nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
SKALA juga mendorong agar Portal Satu Data Pasti HANIM mempublikasikan data yang terus diperbarui setiap tahun. Untuk mewujudkannya, siklus data daerah harus menjadi praktik rutin setiap OPD yang berperan sebagai produsen data.
“Supaya datanya diperbarui, maka siklus data daerah sebagai sebuah proses tahunan tidak boleh terputus. Ia harus menjadi praktik rutin dari setiap OPD yang menjadi produsen data,” pungkasnya. (*)
Editor : Agung Trihandono