CEPOSONLINE.COM, MERAUKE– Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa memberi pesan tegas kepada jajaran Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Papua Selatan.
Organisasi petani itu diminta tidak berhenti pada konsolidasi kepengurusan, tetapi turun memperjuangkan nasib petani, memperbesar keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam sektor pertanian, serta menjaga independensi dari kepentingan politik praktis.
Pesan itu disampaikan Paskalis dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Provinsi Papua Selatan yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus HKTI periode 2026–2031 dari Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Asmat.
Paskalis menilai HKTI memiliki visi dan misi yang baik. Namun, menurut dia, ukuran keberhasilan organisasi bukan terletak pada pelantikan maupun struktur kepengurusan, melainkan sejauh mana program tersebut benar-benar dirasakan petani di lapangan.
Ia meminta HKTI dibangun sebagai organisasi yang terbuka dan mampu merangkul masyarakat dari berbagai latar belakang. Perhatian khusus juga perlu diberikan untuk mendorong semakin banyak masyarakat asli Papua masuk dan berkembang di sektor pertanian.
"Harus merangkul. Sehingga HKTI ini akan menjadi wadah yang inklusif, wadah yang terbuka untuk semua etnis, semua agama, semua suku dan semua bahasa," kata Paskalis.
Menurutnya, pembangunan pertanian Papua Selatan ke depan tidak boleh hanya bertumpu pada kelompok masyarakat yang selama ini telah mapan mengelola pertanian.
HKTI diminta memperluas pendampingan hingga kampung-kampung agar masyarakat asli Papua semakin terlibat dalam produksi pangan dan menjadi bagian penting dari kekuatan pertanian daerah.
"Munculkan dari orang-orang asli ketahanan pangan. Semoga perhatian kalian ke sana," ujarnya.
Jangan Cuma Urus Organisasi, Bela Hak Petani
Paskalis kemudian mengingatkan tugas mendasar HKTI sebagai organisasi yang menaungi kepentingan petani.
HKTI, kata dia, harus berada di depan ketika petani menghadapi persoalan menyangkut hak maupun kesejahteraan.
"Yang patut diperjuangkan itu adalah hak dan nasib petani. Hak-hak dan nasib petani ini yang wajib diperjuangkan," tegas Paskalis.
Pesan tersebut dinilai semakin penting karena Papua Selatan memiliki posisi strategis dalam pengembangan pangan. Potensi lahan yang besar dan berbagai program pembangunan pertanian harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani serta perlindungan kepentingan masyarakat lokal.
Paskalis mengingatkan pengurus HKTI bakal berhadapan dengan berbagai dinamika di lapangan, mulai dari optimalisasi lahan, program strategis nasional (PSN), pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR hingga persoalan hak ulayat masyarakat adat.
Dalam kondisi tersebut, HKTI diharapkan tidak sekadar menjadi penonton. Organisasi harus mampu menjembatani agenda pembangunan pertanian dengan kepentingan petani dan masyarakat adat.
Paskalis: HKTI Jangan Dibawa ke Ranah Politik
Pesan lain yang ditekankan Paskalis adalah menjaga independensi organisasi. Ia meminta HKTI tidak dijadikan kendaraan untuk kepentingan politik praktis maupun kelompok tertentu.
"HKTI jangan dibawa ke ranah politik. Biarkan dia menjadi wadah independen yang tidak terlibat dalam partai politik apa pun dan juga alat politik apa pun," katanya.
Menurutnya, energi pengurus HKTI harus diarahkan pada persoalan yang memang menjadi mandat organisasi, yakni petani, pertanian dan pangan.
"HKTI ini adalah pengurus petani, dia berjuang untuk pertanian, pangan ini, dia berjuang di situ," ujarnya.
DPP HKTI Ingatkan Tujuan Besar Organisasi
Wakil Ketua Umum DPP HKTI Manimbang Kahariadi juga mengingatkan pengurus yang baru dilantik agar tidak kehilangan arah setelah menerima mandat organisasi.
Ia mengibaratkan perjalanan HKTI seperti sebuah penerbangan. Pengurus harus mengetahui tujuan yang hendak dicapai sekaligus siap menghadapi berbagai
"guncangan" selama perjalanan.
"Dan kita ingat tujuan kita itu adalah memajukan pertanian Indonesia dan memajukan petani Indonesia," kata Manimbang. (*)
Editor : Agung Trihandono