CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Sosial menyiapkan bantuan stimulan bagi kelompok usaha Orang Asli Papua (OAP) untuk membantu pengembangan usaha masyarakat yang selama ini terkendala keterbatasan modal.
Tahun 2026, bantuan stimulan tersebut salah satunya diarahkan kepada kelompok usaha masyarakat OAP di Kabupaten Boven Digoel. Bantuan diberikan secara berkelompok dengan besaran berkisar Rp 5-10 juta per kelompok.
“Untuk tahun ini ada Kabupaten Boven Digoel yang akan diberikan bantuan stimulan bagi kelompok usaha masyarakat OAP. Tujuannya agar usaha yang selama ini sudah berjalan bisa berkembang, karena mungkin terkendala modal,” ujar Kepala Dinas Sosial, Pemberdasaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan Fidelis Nggol Gebze ditemui baru-baru ini.
Ia menjelaskan, program tersebut juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan, khususnya perempuan OAP yang tergabung dalam kelompok usaha.
Berdasarkan pendataan awal, terdapat sekitar 50 kelompok usaha di Boven Digoel yang telah teridentifikasi sebagai calon penerima bantuan dan seluruhnya merupakan kelompok OAP.
Ke depan, program tersebut direncanakan diperluas ke kabupaten lain, termasuk Asmat dan Mappi. Namun, pemerintah provinsi terlebih dahulu membutuhkan data dan proposal permohonan dari kelompok masyarakat.
“Ke depan kita perluas ke Asmat dan Mappi. Tetapi kami harus punya data dan permohonan yang mereka ajukan. Ketika permohonan masuk, kami akan akomodir sesuai ketentuan,” katanya.
Ia menegaskan, setiap kelompok calon penerima tidak serta-merta langsung mendapatkan bantuan. Tim verifikasi bersama bidang terkait akan turun ke lapangan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas usaha.
Verifikasi dilakukan untuk memastikan usaha yang diajukan benar-benar ada, berjalan, serta memiliki struktur kelompok yang jelas. Langkah tersebut penting untuk mencegah bantuan diberikan kepada kelompok yang hanya dibentuk untuk memperoleh bantuan pemerintah.
“Kami harus turun melihat langsung apakah usahanya memang ada atau tidak, apakah berjalan atau tidak, dan apakah memiliki struktur kelompok. Jangan sampai ada kelompok usaha yang hanya dibuat ketika akan menerima bantuan,” jelasnya. (*)
Editor : Lucky Ireeuw