CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengapresiasi sinergi Kodaeral XI Merauke, Bea Cukai Merauke, Kejaksaan Negeri Merauke, Kepolisian serta unsur terkait lainnya dalam melakukan pengawasan terhadap rantai pasok dan distribusi barang di wilayah Papua Selatan.
Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti rokok ilegal di Markas Kodaeral XI Merauke, Rabu (2/9/2026).
“Atas nama pemerintah, Forkopimda Provinsi Papua Selatan, Forkopimda Kabupaten Merauke serta seluruh masyarakat Papua Selatan, kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi, kerja sama dan kemitraan yang sangat baik antara Kodaeral XI Merauke, Bea Cukai Merauke, Kejaksaan Negeri Merauke dan seluruh unsur terkait,” ujar Apolo.
Menurutnya, kerja sama lintas instansi tersebut penting dalam mengawasi supply chain (rantai pasok) dan distribution chain (rantai distribusi) orang, barang maupun jasa di wilayah Papua Selatan.
Ia menyebut temuan rokok ilegal menjadi salah satu bukti hasil pengawasan bersama terhadap potensi pelanggaran hukum yang terjadi dalam rantai pasok maupun distribusi.
“Dengan pengawasan yang baik, kita dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah Provinsi Papua Selatan,” katanya.
Apolo mengatakan pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan Pelindo, Syahbandar serta jaringan distribusi yang selama ini melayani pengiriman barang ke Papua Selatan, termasuk Temas, Tanto, Spil dan jalur tol laut.
Koordinasi tersebut dilakukan agar seluruh pihak bersama-sama meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap distribusi barang dan jasa.
Menurut Apolo, pengawasan menjadi penting karena terdapat barang yang didistribusikan melalui perusahaan bisnis murni dan ada pula yang menggunakan jalur tol laut yang mendapatkan subsidi transportasi dari pemerintah.
Ia mencontohkan distribusi air minum kemasan dari Surabaya ke Merauke.
“Kalau satu botol Aqua dibawa dari Surabaya melalui jalur distribusi perusahaan bisnis murni dengan yang dibawa melalui tol laut, seharusnya ketika masuk ke toko di Merauke harganya berbeda,” jelasnya.
Menurutnya, barang yang didistribusikan melalui tol laut mendapatkan subsidi transportasi sehingga biaya distribusinya semestinya lebih rendah. Namun, apabila harga barang yang menggunakan jalur subsidi tersebut di tingkat pasar tetap sama dengan barang yang menggunakan jalur komersial, maka perlu dilakukan pengawasan lebih lanjut.
“Kalau kita bisa melakukan pengawasan dengan baik dan melakukan penertiban, maka kita bisa menurunkan harga barang di wilayah Papua Selatan, terutama barang-barang yang disubsidi transportasinya oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia berharap sinergi dan pengawasan lintas instansi dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dengan demikian, distribusi barang dapat berjalan sesuai ketentuan dan manfaat subsidi pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita harapkan pengawasan serupa terus kita jaga dan kalau bisa kita tingkatkan di masa yang akan datang untuk menjaga stabilitas harga dan stabilitas perekonomian di wilayah Papua Selatan, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas perekonomian sehari-hari secara normal dengan harga yang terjangkau,” pungkasnya.(*)
Editor : Lucky Ireeuw