CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa meminta jajaran Dinas Kehutanan di 6 provinsi se-Tanah Papua khususnya di Papua Selatan lebih proaktif dalam membangun komunikasi dan melibatkan pemangku adat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Paskalis , pengendalian Karhutla di Papua tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan aparat, tetapi harus melibatkan masyarakat, termasuk para kepala suku, ketua adat, dan pemangku kepentingan adat lainnya.
Hal tersebut disampaikan Paskalis dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan Regional Papua Tahun 2026 di Merauke, Papua Selatan, Senin (24/8/2026).
Paskallis menilai kepala dinas kehutanan harus menjadi penggerak utama dalam membangun koordinasi lintas sektor serta membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.
"Kepala-kepala dinas harus lebih proaktif, lebih membuka diri. Jangan karena menjadi kepala dinas kehutanan, kemudian tinggal dalam hutan. Harus bisa membuka diri dan membangun komunikasi yang baik dengan siapa pun," tegas Paskalis.
Ia juga menyoroti belum hadirnya perwakilan pemangku adat dalam forum tersebut. Padahal, menurut Paskalis, aspek adat perlu mendapat perhatian karena aktivitas pembakaran lahan di sejumlah wilayah tidak terlepas dari praktik dan kepentingan masyarakat setempat.
"Hari ini saya lihat belum ada satu ketua lembaga adat pun, belum ada satu ketua suku, ketua adat pun. Padahal alasan yang kita temukan di lapangan juga alasan adat. Mereka membakar hutan karena adat," ujarnya.
Karena itu, Paskalis Imadawa meminta pemerintah daerah ke depan lebih aktif melibatkan para pemangku adat dalam setiap pembahasan maupun penyusunan strategi pengendalian Karhutla.
Selain penguatan peran pemangku adat, Paskalis juga menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan personel dan sarana.
"Kesiapsiagaan personel, sarana dan prasarana ini juga harus ditingkatkan. Kalau kita bicara konteks Papua Selatan, kita harus mengakui bahwa ini belum bagus," katanya.
Dia juga meminta unsur teknis yang terlibat dalam penanggulangan karhutla bekerja lebih maksimal, terutama dalam melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran sejak dini.
Selain itu, penguatan peran masyarakat menjadi salah satu poin penting yang harus dilakukan. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dinilai memiliki posisi strategis dalam mencegah terjadinya kebakaran sekaligus memberikan informasi awal apabila terdapat potensi titik api.
Wagub Paskalis selanjutnya meminta agar hasil rapat koordinasi tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan tindak lanjut yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak.
Dengan dukungan data dan teknologi, kesiapan sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat dan pemangku adat, Apolo optimistis pengendalian karhutla di Tanah Papua dapat dilakukan secara lebih efektif.
"Kami yakin, dengan koordinasi yang kuat, dukungan data dan teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat, upaya pengendalian kebakaran hutan di Tanah Papua dapat kita lakukan secara lebih pasti," katanya.
"Semoga ada roh baru yang nanti hadir dari kegiatan konferensi hari ini. Dengan hadirnya semua stakeholder yang ada di Tanah Papua ini, saya yakin cepat atau lambat pasti ada hal baru yang bisa kita dapatkan,’’ pungkasnya. (*)
Editor : Abdel Gamel Naser