CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus berkomitmen melaksanakan pembangunan daerah meski menghadapi tantangan keterbatasan fiskal.
Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, mengatakan pemerintah provinsi tetap berupaya memastikan program-program prioritas pembangunan berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Ferdinandus Kanakaimu, dalam satu kesempatan di Merauke, Rabu (12/8/2026).
Sekda didampingi Danrem 174/ATW Brigjen TNI Mustakim, Asisten III Setda Kabupaten Merauke F. Suhono Suryo kemudian Dandim 1707/Merauke, Dandim 1711/Boven Digoel dan Dandim Mappi.
Menurutnya, pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan fiskal, dengan mengedepankan efisiensi, efektivitas, serta penajaman program prioritas.
Ferdinandus menjelaskan, sepanjang 2025 Pemprov Papua Selatan telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan perekonomian daerah.
Namun, memasuki 2026, pemerintah provinsi menghadapi tantangan yang cukup berat akibat menurunnya kemampuan fiskal daerah. Jika pada 2025 anggaran daerah berada pada kisaran Rp1,2 triliun, maka pada 2026 terjadi penurunan anggaran.
“Efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan pembangunan, tetapi menjadi momentum bagi kita untuk melakukan penajaman program, meningkatkan kualitas perencanaan, serta memastikan setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Ferdinandus.
Ia mengatakan, strategi pembangunan pada sisa tahun 2026 akan diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Selain itu, Pemprov Papua Selatan terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sektor-sektor ekonomi potensial guna meningkatkan kemandirian daerah.
Dalam kondisi keterbatasan fiskal, menurut Ferdinandus, dukungan pemerintah pusat menjadi sangat penting. Berbagai dukungan pembangunan, khususnya infrastruktur dan fasilitas pelayanan masyarakat, diharapkan tetap dapat dilanjutkan untuk mempercepat pembangunan di Papua Selatan.
“Kami menyadari bahwa Pemerintah Provinsi Papua Selatan tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan seluruh pemangku kepentingan, harus terus dijaga dan diperkuat,” ujarnya.
Ferdinandus juga menekankan pentingnya stabilitas keamanan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan daerah. Menurutnya, kondisi Papua Selatan yang aman dan kondusif akan memberikan ruang bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi serta pembangunan secara optimal.
Ia mengapresiasi dukungan dan kontribusi TNI dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan seluruh komponen pembangunan dinilai menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan Papua Selatan yang aman, maju, dan sejahtera.
Sebagai provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, Papua Selatan memiliki tanggung jawab besar untuk membangun pemerintahan dan pelayanan publik dari fondasi yang kuat.
“Walaupun secara langsung kontribusi Pemerintah Provinsi Papua Selatan masih menghadapi berbagai keterbatasan, pembangunan melalui pemerintah kabupaten terus berjalan dengan dukungan berbagai program yang dilaksanakan secara bersama-sama,” katanya.
Ferdinandus mengatakan, Pemprov Papua Selatan juga terus mendorong pencapaian target pembangunan melalui perangkat daerah dan berbagai program strategis yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ke depan, Pemprov Papua Selatan akan terus memperkuat kolaborasi. (*)
Editor : Elfira Halifa