CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Pemerintah pusat menilai penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan selama tiga tahun berjalan cukup baik. Bahkan, berdasarkan hasil evaluasi sementara, Papua Selatan disebut menjadi yang paling baik dibandingkan tiga DOB lainnya di Tanah Papua.
Evaluasi tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. Evaluasi dilakukan setelah pemerintahan daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terbentuk untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan DOB berjalan sesuai tujuan pemekaran.
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah pusat terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Provinsi Papua Selatan, kemudian meminta data dan masukan dari empat kabupaten, yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat.
“Ini perintah undang-undang. Setelah pemerintah dan OPD terbentuk, ada evaluasi selama tiga tahun. Pemerintah harus mengevaluasi,” ujar anggota Komisi II DPR RI Indrajaya, kepada wartawan di Merauke.
Menurutnya, evaluasi tersebut tidak hanya melihat aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga berbagai persyaratan dan data yang menjadi indikator keberhasilan pembentukan DOB.
Puncak evaluasi dilakukan dengan mempertemukan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Papua Selatan untuk mengumpulkan data serta menyamakan persepsi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.
“Jadi nanti semua data yang kita kumpulkan ini akan dilaporkan kepada pemerintah. Harapannya data yang dibutuhkan bisa terpenuhi 100 persen,” katanya.
Ia menjelaskan, tujuan utama pemekaran wilayah adalah mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan dan memastikan pembangunan lebih merata. Pada akhirnya, pemekaran diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Secara filosofinya, kenapa Papua dimekarkan menjadi daerah otonomi baru? Agar rentang kendali pelayanan umum lebih dekat. Ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Pembangunan juga bisa lebih merata,” ujarnya.
Dalam evaluasi tersebut, sejumlah persoalan antarpemerintah daerah juga langsung diklarifikasi. Salah satunya terkait penyerahan aset. Kepala BPKAD Provinsi Papua Selatan turut dihadirkan untuk memberikan penjelasan secara langsung terhadap persoalan aset yang menjadi pertanyaan dalam evaluasi.
Ia menyebut, sejumlah pertanyaan yang disampaikan dalam evaluasi dapat langsung dijawab oleh pemerintah daerah.
“Bahkan ada kabupaten yang langsung terjawab semua. Mudah-mudahan 100 persen data yang kita kumpulkan hari ini nanti bisa kita laporkan ke Mendagri,” katanya.
Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri untuk kemudian diteruskan kepada Presiden.
Dari hasil evaluasi sementara, penyelenggaraan DOB Papua Selatan dinilai relatif lebih baik dibandingkan tiga DOB lainnya di Tanah Papua.
“Kalau melihat tadi, Papua Selatan ini sudah cukup baik. Ada daerah lain yang masih tersendat-sendat,” ujarnya.
Ia mencontohkan pembangunan pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan yang hingga kini masih menghadapi kendala. Pembangunan kantor gubernur di daerah tersebut, kata dia, masih berada pada tahap land clearing dan belum masuk pada pembangunan fisik.
“Papua Selatan itu yang paling baik di antara empat DOB,” tegasnya.
Meski demikian, Papua Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu didorong bersama pemerintah pusat, terutama berkaitan dengan kebijakan transfer ke daerah (TKD) dan keterbatasan anggaran.
Menurutnya, berkurangnya dukungan anggaran turut memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kondisi sejumlah OPD yang belum dapat berkantor di gedung definitif.
“Yang perlu didorong tentunya infrastruktur. Sementara ini ada kebijakan TKD yang belum, kemudian dana juga berkurang penggunaannya. Itu yang menjadi kendala sebenarnya,” katanya.(*)
Editor : Lucky Ireeuw