CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri mendorong hasil produksi padi dari Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, dikembangkan menjadi produk pertanian yang memiliki identitas lokal.
Fakhiri meminta beras yang nantinya dihasilkan dari kawasan Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Senggi tidak sekadar menggunakan nama umum, tetapi mengangkat nama kampung atau bahasa adat setempat.
Hal tersebut disampaikan Fakhiri saat melakukan penanaman padi perdana program Cetak Sawah Rakyat di Senggi, Senin (7/9/2026).
Menurut Fakhiri, pemberian nama lokal pada produk beras bukan sekadar persoalan merek. Identitas tersebut penting untuk menumbuhkan kebanggaan masyarakat sekaligus mendorong semangat dalam mengembangkan sektor pertanian.
“Beras yang dihasilkan nanti harus mempunyai nama kampung atau nama dalam bahasa adat setempat,” ujar Fakhiri.
Ia berharap beras produksi Senggi nantinya tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, tetapi dapat berkembang menjadi salah satu produk unggulan daerah.
“Senggi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan agrobisnis. Selain pengembangan padi, masyarakat juga didorong mengembangkan komoditas pertanian lainnya, seperti jagung dan tanaman hortikultura,” ungkpanya.
Menurutnya, pengembangan berbagai komoditas tersebut penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu pemerintah menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi di Papua.
Fakhiri juga melihat posisi Senggi cukup strategis karena menjadi salah satu jalur penghubung menuju kawasan pegunungan Papua. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi peluang untuk mengembangkan aktivitas ekonomi berbasis pertanian di wilayah tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua, kata Fakhiri, akan memberikan perhatian terhadap pembangunan sektor pertanian di Senggi. Namun, masyarakat adat tetap diharapkan menjadi pelaku utama dalam pengelolaan lahan.
Ia menegaskan, pengembangan kawasan pertanian harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang memiliki dan mengelola lahan tersebut.
“Tanah dan sawah ini milik masyarakat. Karena itu masyarakat harus menjadi pengelolanya,” tutup Fakhiri. (*)
Editor : Elfira Halifa