CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri meminta masyarakat adat di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, menjadi pelaku utama dalam mengelola tanah dan sawah yang dikembangkan melalui program Cetak Sawah Rakyat (CSR).
Fakhiri mengingatkan masyarakat agar tidak menyerahkan pengelolaan lahan kepada pihak lain, termasuk menyewakan tanah yang menjadi hak mereka.
Menurutnya, pengembangan sawah harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat sebagai pemilik lahan.
Pesan tersebut disampaikan Fakhiri saat melakukan penanaman padi perdana di lahan Cetak Sawah Rakyat di Senggi, Senin (7/9/2026).
“Tanah tetap milik masyarakat adat. Sawah juga ini milik masyarakat adat, masyarakat yang ada. Kalau ada kelompok petani, silakan dikelola,” kata Fakhiri.
Menurutnya, pemerintah hanya membantu membuka dan membangun lahan pertanian sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan. Bantuan tersebut tidak mengubah status kepemilikan tanah masyarakat adat.
Fakhiri juga meminta kepala suku dan pemilik hak ulayat memastikan batas maupun patok tanah mereka jelas. Kejelasan batas lahan dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan di kemudian hari.
Ia mendorong masyarakat Papua tidak berhenti sebagai pemilik lahan, tetapi ikut menggarap dan menikmati hasil dari pengembangan pertanian.
“Jangan sampai masyarakat hanya punya tanah, tetapi orang lain yang mengelola dan menikmati hasilnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Fakhiri mengatakan warga pendatang atau transmigran yang memiliki pengalaman di bidang pertanian dapat dilibatkan untuk membantu mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat lokal Papua.
Dengan demikian, keterlibatan pihak yang memiliki pengalaman bertani diharapkan menjadi sarana berbagi pengetahuan, bukan mengambil alih pengelolaan lahan masyarakat adat.
Fakhiri berharap pengembangan sawah di Senggi tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membuka sumber ekonomi baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Papua. (*)
Editor : Elfira Halifa