CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri melantik pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II dan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Pelantikan yang dilakukan di Gedung Negara, Selasa (1/9/2026) sebagai bagian dari penataan birokrasi serta penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Papua.
“Hari ini saya melantik pejabat yang sudah keluar praktiknya,” kata Fakhiri kepada wartawan seusai pelantikan.
Pejabat yang dilantik yakni Yimin Weya sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya, Osea Murib sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus, serta El Christian Sohilait sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
Selanjutnya, Linda Stelda Onibala dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi, Jimi S. Wanimbo sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Triwarno Purnomo sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Elpius Hugi sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Robert Lucas Nadap Awi sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Origenes Kambuaya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Kemudian, Jeri Agus Yudianto dipercaya sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Marten Mediana sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Yosefince Brandame Wandosa sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Rita Tokoro sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat.
Sementara itu, Ehud Ganfal Bless dilantik sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Herdinus Asso sebagai Kepala Bidang Bina Adat, Perlindungan, dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil, serta Hamsa L sebagai Kepala Bagian Administrasi Pimpinan pada Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.
“Kami berharap dengan mereka dilantik sebagai definitif berarti tanggung jawabnya lebih bagus. Mereka bisa bekerja dan melakukan inovasi di masing-masing tempat kerja, membantu gubernur dan wakil gubernur di sisa waktu tahun 2026,” ujarnya.
Fakhiri juga memberikan target kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar pada November 2026 seluruh program yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD telah mencapai progres sedikitnya 90 persen.
“Saya berharap di November semua OPD sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada pada OPD-nya. Program harus sudah sampai 90 persen untuk tahun 2026,” tegasnya.
Menurutnya, pelantikan pejabat definitif menjadi bagian dari upaya mempercepat penyelesaian penataan birokrasi di lingkungan Pemprov Papua.
Ia berharap sejumlah jabatan yang masih dalam proses dapat segera diselesaikan pada September.
Dalam arahannya, Fakhiri menegaskan bahwa jabatan bukan merupakan hak istimewa ataupun sarana untuk memperoleh kehormatan pribadi.
Jabatan, kata dia, merupakan ruang untuk mengabdikan kemampuan, pikiran, tenaga, dan integritas bagi kepentingan masyarakat dan daerah.
“Saya titip pesan kepada pejabat yang dilantik untuk bekerja dengan baik sesuai dengan amanah dan tanggung jawab. Betul-betul melayani rakyat, bukan melayani pimpinan,” katanya.
Ia meminta seluruh pejabat memastikan beban dan tanggung jawab yang berada pada masing-masing OPD dijalankan untuk kepentingan rakyat serta mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua, Papua CERAH.
“Mulai hari ini, segera bekerja. Lakukan konsolidasi, pahami persoalan di lingkungan kerja masing-masing, perkuat koordinasi dan hadir sebagai pemimpin yang mau mendengar, berani mengambil keputusan serta bertanggung jawab atas keputusan tersebut,” pungkasnya. (*)
Editor : Elfira Halifa