JAYAPURA – Terkait revisi Undang – Undang Otsus, Pemprov Papua berharap untuk dilibatkan dalam pembahasan perubahan UU Otsus tersebut. Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal menjelaskan, untuk pembahasan UU Otsus sebenarnya dari Pemprov Papua pernah mengajukan UU Otonomi Plus, yang telah pihaknya ajukan waktu kepemimpinan SBY.
“Dalam penyerahan UU Otsus Plus tersebut saya juga ikut bersama-sama, saya harap untuk pembahasan revisi UU Otsus, bisa disesuaikan dengan UU Otsus Plus yang pernah kami sampaikan. Hanya saja lebih disesuaikan dengan kondisi saat ini,”ungkap Klemen kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (17/4) lalu.
Diakuinya, yang terpenting adalah harus ada satu klausul (perjanjian) di dalam UU Otsus yang menyatakan bahwa UU Otsus status dan kedudukannya jelas, sehingga UU lain harus mengikuti UU Otsus.
“UU Otsus memiliki kewenangan tersendiri dan tidak bisa dicampuri oleh UU lainnya, kecuali yang berhubungan dengan keamanan, yudikatif, moneter, keluar negeri dan agama,” terangnya.
Menurutnya, Klausul tersebut perlu diperjelas. Jangan sampai hal-hal yang seharusnya tidak terjadi dalam peraturan UU Otsus, malah justru dilakukan.
“Jangan sampai kesannya UU Otsus tidak memiliki wibawa. Misalnya keputusan menteri bisa kalakan Otsus. Ini kan tidak masuk akal, hirarki UU di Republik Indonesia, harusnya tidak seperti ini, jadi kami harap harus ada klausul yang menyatakan bahwa status dan kedudukan UU Otsus jelas,” terangnya. (ana/ary)
Editor : Administrator