Sekda Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua dalam membuat keputuan terkait larangan cuti merujuk pada surat edaran Menpan, yang mana untuk larangan di bandara dan pelabuhan masih perlu pembahasan lebih lanjut.
“Kami akan membahas terkait larangan di bandara maupun pelabuhan, bersama Forkopinda. Saat ini tugas kita sebagai warga negara mari bersama-sama memberantas penyebaran Covid-19 di Papua,”ujarnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (15/4).
Diakuinya, larangan atau aturan dari pemerintah ini bertujuan menuntaskan penyebaran Covid-19 di Papua. Jika pemerintah saja mau berpartisipasi, masyarakat juga harus mendukung.
“Kita semua punya tanggung jawab memiliki tugas yang sama dengan pemerintah dalam hal menekan angka kematian Covid-19 dan juga angka terkonfirmasi di Papua,” jelasnya.
Lanjutnya, dalam surat edaran yang telah ditandatangani, isinya sesuai dengan edaran Menpan dan Pemprov hanya menyesuaikan saja dengan kondisi di Papua.
Namun terkait sanksi yang diberikan, pihaknya belum bisa memastikan apakah perintah Gubernur Papua selama 6 bulan tidak kembali ke Papua jika bersikeras mudik, masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.
“Saya tidak bisa sebutkan 6 bulan tidak boleh pulang ke Papua, yang jelas surat edaran yang kami keluarkan sama dengan yang diberikan Menpan,” tandasnya. (ana/ary)
Editor : Administrator