Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad mengatakan, mekanisme perencanaan pembangunan kini telah banyak mengalami penyempurnaan dan perubahan serta mengedepankan transparansi.
Sehingga Forum OPD dalam rangka penyusunan rencana awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua 2022 merupakan tahapan awal dalam penyusunan RKPD.
''Kami harap pimpinan OPD memperhatikan target–target pekerjaan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersinergi dengan program-program strategis nasional,"ujarnya dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, belum lama ini.
Kepala OPD harus maksimal memanfaatkan program-program pemerintah pusat dan tidak boleh punya mindset berpikir karena tidak dikerjakan OPD maka tidak mendukung program pusat tersebut, namun harus tetap mengkoordinasikannya sehingga program pusat tersebut bisa dinikmati masyaraat di Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP),"ungkapnya.
Dia menjelaskan, ada banyak capaian yang diraih oleh Pemprov Papua pada kurun waktu 2016-2020, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), walaupun secara nasional relatif paling rendah berada pada urutan 34 dari 34 Provinsi di Indonesia. Namun secara pertumbuhan dalam kurun waktu lima tahun terakhir cukup bagus dibandingkan pertumbuhan IPM secara nasional, kecuali 2020 agak mengalami penurunan.
"Pertumbuhan IPM di Papua pada 2020 nampak pada kenaikan Umur Harapan Hidup (UMH) yang naik menjadi 68,79 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) menjadi 11,08 tahun, walaupun Rata Lama Sekolah (RLS) 6,69 tahun serta pengeluaran per kapita yang naik dari 2018 ke 2019 namun turun sedikit akibat Covid-19. Kondisi IPM di wilayah kabupaten/kota di Papua tidak merata. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi kondisi geografis, sosial/budaya dan politik/keamanan,"ungkapnya. (ana/ary) Editor : Administrator