JAYAPURA- Terkait kuota honorer 20.000, BKD Papua diminta melakukan validasi dan verifikasi terkait kriteria honorer yang diminta oleh Kemenpan RB.
Kepala BKD Provinsi Papua Nicolaus Wenda menjelaskan, pihaknya telah mengundang kepala-kepala daerah di kabupaten dan kota guna mendengarkan penjelasan dari Kemenpan RB terkait kondisi honorer Papua.
"Dari Kemenpan sendiri memberikan penjelasan mengenai kriteria penyusunan para honorer, dengan begini kami juga telah mendapat penjelasan terkait kriteria penyusunan kuota honorer yang telah diusulkan oleh masing-masing kepala daerah,"ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (30/3).
Diakuinya, data honorer ini juga akan pihaknya lakukan validasi kembali sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Kemenpan RB. Kabupaten dan Kota maupun Provinsi Papua harus mengikuti proses tahapan-tahapan yang telah disampaikan oleh Kemenpan RB.
Sementara itu, Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi Aparatur Kemen PAN-RB, Arizal mengatakan, terkait dengan permasalahan honorer di Papua, sebenarnya sudah harus diselesaikan, hanya saja ada permintaan khusus dari Gubernur dan Wagub Papua mengenai nasib honorer K2 tahun 2013 yang tidak lulus sebanyak 360 dan juga honorer yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun.
"Sementara kuota yang diberikan hanya 20.000 dan permintaan data honorer sudah diminta pada November 2020 lalu, hanya saja data tersebut belum masuk di Kemenpan. Di awal tahun 2021 kami menerima surat keputusan terkait rencana kebutuhan honorer yang jumlahnya 67.000 belum termasuk Kabupaten/kota," jelasnya.
Melihat jumlah tersebut meningkat, pihaknya mengadakan rapat lagi dan berdasarkan rekomendasi dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang merupakan tim pengawas dan hasil yang ditetapkan untuk Papua tetap sebanyak 20.000 orang.
"Berdasarkan kuota tersebut, diberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk membagi sesuai kebutuhan di masing-masing kota, kabupaten dan provinsi. Namun sampai saat ini pihak Pemerintah Provinsi Papua masih kebingungan dalam memutuskan hal tersebut," terangnya.
Diakuinya, maksud kedatangannya ke Papua adalah untuk membantu cara memverifikasi data dengan cara pendekatan Anjab ABK (Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja) jangan karena keinginan.
"Jadi yang harus diperhatikan adalah prioritas bagi mereka yang bertugas di bidang pelayanan dasar seperti guru, kesehatan, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan dan sebagainya. Intinya ketika mereka diterima ada implementasi ke pembukaan lapangan kerja, menambah PAD dan sebagainya. Sesuai arahan Presiden RI jangan menerima pegawai yang dibelakang meja, tetapi terima mereka yang betul-betul berdampak bagi peningkatan ekonomi dan memperluas lapangan kerja," terangnya. (ana/ary)
Editor : Administrator