Dipertimbangkan Kembali, PMB Tatap Muka di Papua

Administrator • Dipublikasikan Jumat, 1 Januari 2021 | 17:00 WIB
Diskusi virtual Kepala DPPAD Papua bersama Ketua Harian Satgas Covid 19 Papua, serta seluruh Kadis Pendidikan se-Papua, Rabu (30/12) kemarin. (Foto: Gratianus Silas/Cepos)
Diskusi virtual Kepala DPPAD Papua bersama Ketua Harian Satgas Covid 19 Papua, serta seluruh Kadis Pendidikan se-Papua, Rabu (30/12) kemarin. (Foto: Gratianus Silas/Cepos)
JAYAPURA- Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua melakukan diskusi secara virtual bersama Kepala Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota se-Papua dan Ketua Harian Satgas Covid-19 Provinsi Papua, Welliam Manderi, Rabu (30/12) kemarin.
Pertemuan ini tidak lain berkaitan dengan instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang kembali dimulainya proses belajar mengajar tatap muka di seluruh Indonesia di awal tahun 2021 nanti.
Dalam kesempatan tersebut, Manderi menegaskan bahwa dibukanya aktivitas sekolah di daerah zona merah harus menjadi perhatian penuh, terlebih dengan adanya virus baru yang mengancam saat ini.
“Kota Jayapura menjadi hal yang sangat penting dalam rencana pembelajaran tatap muka. Sebab, Kota Jayapura masih menjadi episentrum penyebaran Covid-19, sehingga harus menjadi perhatian yang sangat penting untuk dipersiapkan secara matang, jika proses belajar mengajar tatap muka dilakukan,” tegas Welliam Manderi, Rabu (30/12) kemarin.
Manderi menekankan bahwa aspek kesehatan dan keselamatan menjadi sangat penting untuk dibukanya kembali aktivitas sekolah, sehingga harus dipersiapkan secara baik. Hal ini membutuhkan kerja sama semua pihak terkait.
“Keselamatan adalah prioritas pertama dan proses belajar tatap muka adalah tanggung jawab bersama, sehingga perlu adastandarinasi yang harus dipenuhi sebelum proses belajar mengajar tatap muka dilakukan,” sambungnya.
Kepala DPPAD Papua, Christian Sohilait, meminta sekolah memperhatikan syarat dibukanya sekolah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri.
"Namun menjadi soal berikutnya sebelum PBM tatap muka dilakukan adalah adanya Virus Corona yang baru, sehingga ini menjadi pertimbangan penting apakah PBM tatap muka akan dibuka," ungkap Christian Sohilait.
Kata Sohilait, berdasarkan rapat bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia, ada beberapa provinsi yang menarik kembali edaran tentang dilakukannya PBM tatap muka. Untuk itu, Sohilait meminta masukan dari Kepala Dinas Pendidikan se-Papua.
Sohilait menyebutkan bahwa pihaknya akan mengusulkan Gubernur mengeluarkan regulasi yang mengatur secara umum PBM tatap muka sesuai dengan SKB Menteri. Menurutnya, kebijakan di Papua tidak dapat disamaratakan di semua sekolah untuk dibuka atau ditutup.
Sebab, tantangan yang dihadapi di sektor pendidikan khususnya di Papua sangatlah dilematis, di mana agak riskan bagi sekolah untuk dibuka di tengah pandemi Covid-19, ditambah virus baru yang sedang mengancam.
Sedangkan di sisi lainnya, jika sekolah terus ditutup, ada daerah yang paling terdampak, yakni daerah yang sama sekali tidak terjangkau internet untuk mendukung aktivitas belajar daring dari rumah.
"Saya akan laporkan hasil diskusi hari ini ke Sekda Papua, Wakil Gubernur dan Gubernur Papua, sehingga nantinya akan dikeluarkan Surat Edaran Gubernur Papua yang menjadi peraturan untuk kita bersama,"tandasnya.(gr/ary)

  Editor : Administrator