"Pertama, tanggung jawab untuk membuka sekolah itu ada di kabupaten/kota," jelas Christian Sohilait, Minggu (27/12).
Kemudian, seluruh Protap dan Prokes, serta kesiapan dari masing-masing sekolah akan dibantu DPPAD Provinsi Papua. "Perihal Protap Prokes, contohnya, SLB itu harus wajib satu kelasnya hanya 5 orang pelajar. Untuk SMP itu 15 siswa per kelas, namun kembali disesuaikan dengan jumlah siswa,"ujarnya.
Kata Sohilait, dukungan orang tua juga diperlukan. Dengan kata lain, jika orang tua tidak menghendaki anaknya ke sekolah, maka pihak sekolah tak dapat memaksakan anak untuk ke sekolah.
"Hal ini penting karena kita minta dukungan dari lingkungan untuk memberikan support kepada sekolah yang hendak melakukan aktivitas pembelajaran tatap muka," jelasnya.
Jadi jangan biarkan sekolah jalan sendiri. ‘’Kita masih punya waktu di akhir tahun ini untuk memberikan support bagi sekolah yang hendak buka di awal tahun depan," tambahnya.
Jikalau sekolah kekurangan air, maka OPD teknis terkait dalam hal ini Dinas PU dapat memberikan dukungannya. Begitu pula kala sekolah membutuhkan dukungan perihal penjual di sekitar sekolah, Dinas Perindag bisa mengintervensi."Jadi, jangan biarkan sekolah jalan sendiri," pungkasnya. (gr/ary) Editor : Administrator