Demikian, diketahui, salah satu inovasi di antaranya adalah pemasangan server dan card rider di bandara dan pelabuhan untuk pengendalian mobilisasi penduduk. Card rider ini merupakan inovasi dalam membaca kartu KTP Elektronik.
Dalam pengaplikasiannya, Haluk menyebutkan bahwa terdapat beberapa alat yang belum memiliki izin operasional, sehingga saat ini masih dalam proses di tingkat pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.
“Card rider lain semua sudah siap. Tapi ini butuh proses secara hukum. Sedangkan untuk peralatan sudah siap, namun, ini terkait dengan izin juga, sehingga ada beberapa card rider yang belum keluar izinnya, sehingga kita masih menunggu prosesnya,” ungkap Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Dr. Ribka Haluk, kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (5/12) kemarin.
Kata Haluk, card rider ini bersifat nasional, sehingga pihaknya berharap untuk segera mendapatkan izin dari Kemendagri dalam hal operasionalnya.
“Kita harap, tahun depan sudah bisa operasi. Kita usahakan. Card rider ini sifatnya nasional, makanya, izin harus dari Kemendagri terkait hak akses dan seterusnya,” tambahnya,
Diketahui, card rider dan server yang dimaksud ini akan diasang di 13 bandara dan 2 pelabuhan di Papua. (gr) Editor : Administrator