Terlebih dengan sudah adanya data penduduk Orang Asli Papua (OAP) yang disusun Kadis Ribka Haluk dan jajarannya, sehingga dapat membantu penyaluran bansos tepat sasaran, khususnya bagi OAP.
“Kita sudah sangat siap. Data semuanya sudah siap. Tentunya kami akan padukan dengan Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) dan data OAP yang sudah kita siapkan,” jelas Dr. Ribka Haluk kepada Cenderawasih Pos, Rabu (2/12) kemarin.
Kata Haluk, data yang disiapkan juga akan diserahkan kepada institusi jaminan sosial, seperti halnya BPJS maupun yang lainnya, untuk dapat memberikan proteksi jaminan sosial bagi masyarakat.
“Jadi data ini juga kita serahkan kepada BPJS dan lainnya, sehingga sudah bisa diproteksi jaminan sosial. Harusnya seperti itu,” tambahnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendi, menyebutkan bahwa dalam penanganan Covid 19 di Papua, tidak semua bantuan sosial dapat disalurkan oleh perbankan.
“Bansos di Papua memang unik, di mana tidak semua dapat disalurkan perbankan, karena ada problem lokasi. Karena itu, PT Pos Indonesia telah memberikan dukungan, dan nanti akan disalurkan bantuannya melalui PT Pos Indonesia,” terang Menko PMK, Muhadjir Effendi.
Demikian, Menko Effendi juga akan mengecek target penyaluran bansos yang dilakukan.
“Saya juga akan cekat targetnya sudah terpenuhi atau belum. Karena harus segera menyiapkan penyaluran bansos 2021. Presiden RI minta itu,” tambahnya.
Secara terpisah, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., mengaku bahwa database orang asli Papua (OAP) yang sudah ada akan sangat membantu penyaluran bansos tersebut.
“Database OAP yang sudah ada akan sangat membantu penyaluran bansos ini, sehingga akan mempermudah petugas/OPD terkait mendistribusikan atau membantu masyarakat,” terang Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM. (gr/gin)
Editor : Administrator