Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Sudah Baik

Administrator • Dipublikasikan Selasa, 29 September 2020 | 07:07 WIB
Diskusi Publik bertema Tantangan dan Strategi Keterbukaan Informasi Publik dengan Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Papua Bangkit, Mandir, dan Sejahtera yang Berkeadilan, di Swiss Belhotel Jayapura, Senin (28/9) kemarin. ( FOTO: Gratianus Silas/Cepos)
Diskusi Publik bertema Tantangan dan Strategi Keterbukaan Informasi Publik dengan Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Papua Bangkit, Mandir, dan Sejahtera yang Berkeadilan, di Swiss Belhotel Jayapura, Senin (28/9) kemarin. ( FOTO: Gratianus Silas/Cepos)

Namun Harus Didorong dan Ditingkatkan Lagi


JAYAPURA- Perihal keterbukaan informasi publik, badan publik di Papua, baik Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah tingkat kabupaten/kota, serta instansi lainnya, secara umum dinilai merupakan salah satu yang baik dari Wilayah Timur Indonesia, meskipun secara nasional belum mengembirakan.


Hal ini disampaikan Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat, Romanus Lendong, bahwa untuk itu, pihaknya mendorong agar keterbukaan informasi di Papua dapat terus dilanjutkan.


“Pemerintah Provinsi Papua menjadi salah satu yang baik dari sisi keterbukaan informasi. Ini yang harus diteruskan, dilanjutkan sampai di tingkat kabupaten/kota.


Oleh karenanya, dari Komisi Informasi Pusat, Pemprov Papua dan Pemkab/kota di Papua didorong untuk aktif dalam  keterbukaan informasi.


“Kami dorong Pemprov Papua dan pemkab/kota di Papua untuk aktif dalam keterbukaan informasi. Harus ada komitmen untuk membuat Indonesia maju,” ungkap Romanus Lendong di sela-sela kegiatan Diskusi Publik bertema Tantangan dan Strategi Keterbukaan Informasi Publik dengan Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan, di Swiss Belhotel Jayapura, Senin (28/9) kemarin.


Ketua Informasi Publik Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai, membenarkan bahwa dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi publik, dibutuhkan komitmen dari pimpinan daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai di tingkat kampung.


“Dari aspek anggaran, ada banyak dana yang dikelola dan itu bukan hanya di tingkat provinsi, melainkan kabupaten/kota hingga ke tingkat kampung. Oleh karenanya, kita butuh komitmen kepala daerah untuk mendorong keterbukaan informasi publik di Papua,” pungkasnya. (gr/ary)

Editor : Administrator