JAYAPURA- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda, kembali melakukan pertemuan dengan pemerintah kabupaten/kota se-Papua secara virtual, di Kantor Diskominfo Papua, Kamis (24/9) kemarin.
“Ini tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya bersama Kepala BKD, Sekda dan bupati/wali kota se-Papua pada 15 September lalu. Karena Pak Wagub tidak hadir pada waktu itu, sehingga setelah kami laporkan hasil pertemuan tersebut, Pak Wagub meminta pertemuan dengan bupati se-Papua dilakukan hari ini (kemarin, red),” jelas Nicolaus Wenda, Kamis (24/9) kemarin.
Tujuan dari pertemuan tersebut, sambung Wenda, tidak lain untuk kembali mempertegas kesepakatan bersama dalam kaitannya dengan persoalan tenaga honorer.
“Dengan mempertegas ini, sehingga para bupati bantu kepala BKD dalam menyusun yang sesuasi dengan apa yang telah disampaikan Menpan dan Kepala BKN,” terangnya.
Ditanya progres persoalan honorer hingga kini, Wenda mengungkapkan bilamana hingga kini belum ada data honorer dari daerah yang diinput. Hal ini tidak menjadi persoalan karena berdasarkan kesepakatan, data honorer itu harus disampaikan paling lambat minggu ke-3 di bulan Oktober.“Makanya saat ini mereka masih dalam proses penyusunan data honorer yang diminta,” terangnya.
Seperti diketahui, terurai dalam kesepakatan, pertama, Gubernur Papua akan segera mengusulkan ke Kemenpan RB dan terutama BKN untuk membuka aplikasi K2 yang sudah lulus seleksi di 2013, tapi tidak menetapkan NIP sebanyak 561 orang.
Kesepakatan berikutnya, pemerintah tingkat kabupaten/kota diminta untuk melakukan pendataan tenaga honorer yang tidak lulus di 2013. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga diminta untuk segera melakukan pendataan tenaga honorer umum, yang dalam hal ini tidak masuk dalam database.
“BKD Papua juga akan bekerja sama dengan organisasi untuk menyusun Anjab dan ABK. Kemudian, data tersebut akan disampaikan kepada gubernur, khususnya BKD Papua, paling lambat minggu ke-3 di bulan Oktober,” jelasnya.
Perihal mekanismenya, Wenda menjelaskan bahwa setelahnya, BKD Papua akan melakukan rekap data honrer secara keseluruhan dan melakukan presentasi kembali data honorer yang telah disampaikan dari pemerintah kabupaten/kota.
“Lalu, kami akan mengundang lagi BKD kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi data honorer yang mereka sampaikan itu sudah sesuai dengan usulan mereka atau tidak, sebelum kemudian data-data tersebut dilaporkan kepada Menpan dan Kepala BKN,” tambahnya.
Diharapkan, pendataan honorer harus dilakukan secara objektif. “Artinya, orang yang didata itu benar-benar honorer. Jadi, tidak boleh mengambil data atau nama orang dari luar, yang bukan honorer,” pungkasnya. (gr/ary)
Editor : Administrator