JAYAPURA- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, khusus di 11 kabupaten di Provinsi Papua, Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekda Papua Doren Wakerkwa kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), harus tetap netral dengan tidak ikut mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah.
“Pilihan sebatas di dalam hati saja. Tidak boleh memihak secara nyata-nyata kepada seseorang (calon kepala daerah yang menjadi peserta Pilkada). Jadi, untuk Pilkada 2020 di 11 kabupaten di Papua, ASN harus tetap netral,” ungkap Doren Wakerkwa, Rabu (19/8).
Sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 nomor (2) UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN disebutkan harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Hal senada disebutkan pula di Pasal 6 huruf (h) PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, di mana ASN wajib hukumnya menjaga profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi.
Jika ASN bersikap tidak netral dengan memberikan dukungannya terhadap calon peserta Pilkada, maka dapat dikenakan sanksi disiplin yang tertuang dalam PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
“Jadi kalau tidak netral dan terang-terangan ikut mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada, maka ASN yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi dari pemerintah,” pungkasnya. (gr/ari) Editor : Administrator