JAYAPURA- Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Dr. Ribka Haluk menegaskan bahwa Orang Asli Papua (OAP) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau e-KTP.
“Ini yang dipikirkan pemeritah agar seluruh penduduk, termasuk OAP memiliki e-KTP. Bukan tanpa alasan, saat ini seluruh pelayanan publik sudah berbasis NIK/e-KTP, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan hingga kesehatan,” terang Dr. Ribka Haluk kepada Cenderawasih Pos, Kamis (16/7) kemarin.
Haluk berharap, masyarakat dapat memperhatikan hal ini. Artinya, jangan sampai nanti sudah sakit, hendak melahirkan, anak ingin bersekolah hingga penerimaan pegawai, baru kemudian mengurus NIK/e-KTP.
“Dukcapil saat ini sudah berbeda. Dulu kita berikan pelayanan di kantor saja. Tapi sekarang Dukcapil jemput bola dengan memberikan pelayanan mobile di lapangan. Tapi itupun tidak dapat dimanfaatkan. Artinya, jangan nanti mau mengurus berbagai hal baru kemudian mau mengurus NIK/e-KTP,” tambahnya.
Saat ini, semua urusan pelayanan publik basisnya adalah NIK/e-KTP, mulai dari sekolah, pelayanan kesehatan hingga bantuan sosial. Oleh karena itu OAP wajib memiliki e-KTP/NIK. (gr/ary)
Editor : Administrator