drg. Aloysius Giyai, M.Kes., (Gratianus Silas/Cepos)
JAYAPURA- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes., menyebutkan bahwa ke depan, Kartu Papua Sehat (KPS) sudah tidak lagi berjalan. Sebaliknya, KPS ini akan berintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS.
Oleh sebab itu, seluruh masyarakat, khususnya yang berdomisili di Provinsi Papua, diminta untuk mengurus kepemilikan e-KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis untuk menjadi peserta BPJS.
“Semua masyarakat harus menjadi peserta BPJS. Sebab, kalau nanti tidak urus e-KTP dan NIK dan minta pelayanan jaminan kesehatan, maka pelayanannya hanya bisa sebatas di Puskesmas saja. Sebaliknya tidak bisa sampai pada rumah sakit rujukan tertinggi,” ujar drg. Aloysius Giyai, M.Kes., kepada Cenderawasih Pos via telepon, Minggu (14/7) kemarin.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K), pun telah menyebutkan bahwa berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua, masih terdapat sekiranya 500 ribu penduduk di Papua yang belum memiliki jaminan kesehatan.
“Inilah yang sedang Pemerintah Provinsi Papua perjuangkan, sehingga mudah-mudahan, dalam satu bulan ke depan, hal ini dapat dituntaskan. Dengan kata lain, kita berharap, pada bulan Juli dan Agustus nanti, seluruh penduduk di Papua sudah mendapat jaminan kesehatan,” ujar dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K), saat ditemui di RS Provita Jayapura, Jumat (5/7) kemarin.
Kota Jayapura memiliki catatan khusus, di mana terdapat 10.321 penduduknya belum memiliki jaminan kesehatan. Belum lagi kala menyebutkan bahwa Kota Jayapura menjadi salah satu contoh pelaksanaan kota sehat, yang mana bekerja sama dengan PNG.
“Demikian, saya sampaikan bahwa salah satu ukuran dalam kota sehat adalah warganya memiliki jaminan kesehatan. Artinya, kalau warganya memiliki jaminan kesehatan, maka salah satu indikator Kota Jayapura menjadi kota sehat telah terpenuhi,” tambahnya. (gr/ary b)
Editor : Administrator