Asisten Bidang Pemerintah dan Hukum Sekda Papua, Doren Wakerkwa bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Arius Yambe, SH, MT., dalam Rakor GTRA Papua di Aston Hotel Jayapura, Senin (8/7) lalu. (Gratianus Silas/Cepos)
JAYAPURA- Asisten Bidang Pemerintah dan Hukum Sekda Papua, Doren Wakerkwa, mengaku bahwa masih terdapatnya banyak masalah tanah di Provinsi Papua. Untuk itu, perlu dilakukannya evaluasi, analisa, dan pemecahan masalah, dengan tentunya melibatkan instansi terkait, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Papua.
“Belum lagi kala membahas soal tanah-tanah rakyat, termasuk dengan sertifikat yang belum sepenuhnya selesai di Papua. Makanya, bersama BPN Kanwil Papua, melalui program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Papua harus menyelesaikan persoalan tanah di Papua,” ujar Doren Wakerkwa kepada media Selasa (9/7) kemarin.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Arius Yambe, SH, MT., menyebutkan bahwa memang harus pihaknya perlu duduk bersama pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tanah di Papua. Dengan demikian, tidak berdampak pada masyarakat pada umumnya.
“Sejak 2017, kami telah membagikan sekiranya 60 ribu sertifikat tanah, di mana di 2018 sebanyak 30 ribu dan di 2019 ini sebanyak 32 ribu. Ini semuanya diperuntukkan bagi masyarakat adat. Pemanfaatan tanahnya itu bisa ditopang oleh pemerintah kabupaten/kota setempat, dengan tujuan kearifan lokal yang semuanya itu dimuali dari inisiatif masyarakat adat,” terang Arius Yambe, SH, MT.
Masyarakat di satu sisi tidak boleh menjual tanahnya atau sertifikatnya. “Sebab ini merupakan kendala kita sampai dengan hari ini, di mana ada keberpihakan kepada masyarakat, tapi pada akhirnya tanahnya malah digadaikan. Jadinya tidak ada manfaat,” tambahnya.
“Namun, ketika mereka punya sertifikatnya, kita dorong pengembangan aksesnya, makanya dilibatkan pula perbankan, sehingga pengembangan atau pemanfaatan tanah ini disesuaikan dengan potensi daerahnya masing-masing,” pungkasnya. (gr/wen)
Editor : Administrator