Gerzon Jitmau
JAYAPURA- Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua, Gerzon Jitmau membeberkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Renaksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terlebih khusus dari sektor penerimaan daerah, Bappenda Papua konsisten mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah.
“Dalam hal ini pajak kendaraan bermotor, bea balik nama (BBN) kendaraan bermotor, bahan bakar minyak (BBM), pajak rokok/cukai, serta pajak air permukaan (PAP). Semua potensi PAD ini, ke depan memiliki peluang yang sama,” ujar Gerzon Jitmau kepada Cenderawasih Pos, Selasa (28/7) kemarin.
Selain pajak cukai, rata-rata di 29 kabupaten/kota banyak potensi PAD. Inilah yang kemudian Bappenda tengah menyiapkan perencanaan data, yang mana akan diberi asistensi pula oleh Dinas PUPR, khususnya bidang pengairan, sebab air ini ada volume dan debit, makanya perlu kerja sama dengan PUPR, khususnya pengairan untuk mengukur debit air.
“Sementara itu untuk pajak kendaraan bermotor, khususnya yang bukan plat kendaraan berwarna merah, kita lakukan cleansing data dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Papua maupun Jasa Raharja, sehingga dapat kami pastikan kendaraan, baik yang masih aktif, yang sudah expayer, bahkan yang hilang karena tabrakan, atau bahkan dibuang. Ini juga yang nanti kami tinjau bersama satuan tugas (Satgas) yang dibentuk Pemprov bersama KPK untuk melakukan pendataan kembali,” tambahnya. (gr/ary)
Editor : Administrator