Gratianus Silas/Cepos
Rapat bersama Pemprov dan 7 pemerintah kabupaten/kota terkait penyelesaian pembayaran Uang Lauk Pauk (ULP) dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di ruang Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Senin (25/2) kemarin.
JAYAPURA- Pemerintah Provinsi Papua mengelar rapat bersama 7 pemerintah kabupaten/kota dengan pembahasan terkait penyelesaian pembayaran Uang Lauk Pauk (ULP) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di ruang Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Senin (25/2) kemarin.
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, yang memimpin rapat tersebut menyebutkan bahwa pembayaran ULP maupun TPP bersifat kasuistis atau hanya sekali saja, sebab, selanjutnya akan dibayarkan Pemerintah Provinsi Papua.
“Demikian, walapun kewenangan diambil alih Pemprov, namun tetap ULP dan TPP-nya ke kabupaten/kota, dan masuk APBD Induk kabupaten/kota tahun 2018. Mau dibayar dari Otsus pun tidak ada masalah, yang penting nanti tinggal dicantumkan untuk pembayaran ULP dan lainnya yang belum dibayarkan,” sebut Klemen Tinal yang saat memimpin rapat tersebut, Senin (25/2) kemarin.
Kata Wagub dalam pertemuan ini tidak mencari siapa benar ataupun salah, sebab, antara Pemprov dan Pemkab/kota terjebak dalam undang-udang yang berubah-ubah dalam tahun yang sama, yakni peraturan awal dikelola Pemprov, lalu dalam waktu singkat diubah lagi kembali ke pemkot/pemkab.
“Akibatnya uang provinsi dipotong dan kabupaten/kota juga dipotong, dan yang kena dampaknya para guru dan lainnya. Ini merupakan situasi yang harus kita, sebagai pemimpin, duduk dan selesaikan,” terangnya.
Dengan hadirnya 7 kabupaten/kota, pihaknya bisa menyamakan persepsi dengan komunikasi yang dibangun dan terus terjalin dengan pemeritah provinsi. “Kami berharap ini bisa berjalan dengan baik, di mana kita sepakat punya presepsi yang sama untuk selesaikan TPP dengan ULP,” jelasnya lagi.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, mengatakan pihaknya pada APBD kota tahun 2018 tidak ada lagi anggaran bagi guru SMA/SMK, karena sesuai dengan aturan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PMK Nomor 127 Tahun 2017, serta Pergub Nomor 40, tidak berlaku.
“Pemkot belum dapat membayarkan ULP dan TPP berdasarkan peralihan yang telah diamanatkan aturan kepada pemerintah provinsi, kecuali dikeluarkannya regulasi baru untuk itu,” tambahnya. (gr/wen)
Editor : Administrator