Rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Jumat (1/2) kemarin. (FOTO : HUMAS PEMPROV FOR CEPOS)
JAYAPURA- Digelarnya rapat koordinasi melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Jumat (1/2) kemarin, Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Ani Rumbiak, menjelaskan bahwa tujuannya tidak lain untuk membahas dan menyepakati tahapan dan penyusunan jadwal pelaksanaan, serta rencana penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi umum 2019.
“Pembahasan ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan pemerintah daerah se-Indonesia, termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat,”ujarnya.
Rumbiak memaparkan bahwa rapat tersebut membahas sejumlah hal teknis, diantaranya persyaratan bagi para pencari kerja di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta mempertimbangkan pelaksanaan penerimaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 2019 ini.
“Kami harap hal-hal ini diperhatikan secara baik, sehingga apa yang dirincikan dapat dirumuskan sebagai masukan dari gubernur dan bupati/wali kota di Papua – Papua Barat, agar kemudian dapat disampaikan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga ditentukan waktu pelaksanaan penerimaan CASN formasi umum 2019,”tandasnya.
Lanjut Rumbiak, hal ini harus segera dilaksanakan, sebab, Provinsi Papua dan Papua Barat telah mengalami penundaan penerimaan CASN sejak 2017 lalu, sehingga jumlah pencari kerja di kedua provinsi ini bertumpuk sangat banyak.
Oleh sebab itu, tahun ini harus segera dibuka pendaftaran seleksi penerimaan bagi CASN, di mana harus memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) dengan rincian 80-20 yakni pelamar lahir dan besar serta orang tuanya mengabdi di Tanah Papua dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan e-KTP.(gr/ary)
Editor : Administrator