Ini Penghargaan yang Diberikan APPSI bagi Pemprov Papua

Administrator • Dipublikasikan Selasa, 29 Januari 2019 | 04:48 WIB
Gratianus Silas/Cepos

Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekda Papua, Doren Wakerkwa, berdiri sejajar dengan Mendagri, Tjahjo Kumolo, dan Dirut Jawa Pos, Leak Kustiyo, saat terima penghargaan APPSI di Surabaya, Senin (28/1) malam..

JAYAPURA- Upaya gubernur Papua dan jajaran Pemerintah Provinsi Papua memberantas minuman keras (miras) beralkohol membuahkan hasil dengan meraih Penghargaan Adhi Purna Karya Bidang Sosial dalam Program Membangun Masyarakat Memberantas Miras dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Surabaya, Senin (28/1) malam kemarin.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekda Papua, Doren Wakerkwa, yang mewakili gubernur Papua menerima APPSI Award menilai penghargaan bidang sosial dari APPSI itu juga menjadi perhatian Pemerintah Pusat terhadap komitmen dan kinerja, serta keseriusan Pemprov Papua, terlebih dalam memajukan masyarakat dengan memberantas miras.

“Penilaian APPSI dapat dilihat juga Pemerintah Pusat. Kami dapat penghargaan atas upaya berantas miras dalam rangka membangun masyarakat yang sehat dan berkualitas, baik secara jasmani, rohani, maupun dalam bersosial,” sebut Doren Wakerkwa di Surabaya, Senin (28/1) malam kemarin.

Bukan hanya itu, melainkan Pemprov Papua pun berhasil masuk nominasi 3 besar dari seluruh provinsi di Indonesia dalam penghargaan Adhi Purna Prima bidang Pengentasan Kemiskinan.

“Dengan hasil ini, menjadi komitmen bagi gubernur dan wakil gubernur Papua untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan di periode kedua mereka memimpin, dengan tentunya asistensi dari jajaran Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten/kota, serta stakeholder terkait,” tambahnya lagi.

Ketua Umum APPSI, Dr. H. Soekarwo, SH., M.Hum., menjelaskan bahwa jalan menuju masyarakat sejahtera itu melalui pelayanan publik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, kerap kali, pelayanan publik yang telah dikerjakan itu akhirnya sirna karena korupsi.

“Jadi, ada pelayanan publik yang sangat inovatif, akhirnya hilang begitu kena OTT. Meskipun bukan pelakunya secara langsung, namun berita di headline Jawa Pos (media) itu OTT. Makanya, kita melakukan itikad di mana Jawa Pos melakukan searching of truth, dengan mengangkat apa yang telah dilakukan para gubernur yang luar biasa di daerahnya masing-masing,” terang Dr. H. Soekarwo, SH., M.Hum. (gr) Editor : Administrator