Hery Dosinaen, SIP., MKP (FOTO : Gratianus Silas/Cepos)
JAYAPURA- Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 Provinsi Papua yang baru-baru ini ditetapkan DPR Papua, nyatanya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP, MKP., pun mengakui terjadinya penurunan jumlah APBD 2019. Sebut saja, APBD 2018 ditetapkan sebesar Rp. 14,3 triliun, maka APBD 2019 ini, terjadi penurunan, yakni hanya sebesar Rp. 13,9 triliun.
“APBD kita (TA 2019) turun karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun. PAD menurun karena Pajak Air Permukaan (PAP) yang kami targetkan akan dibayarkan, nyatanya tak kunjung dibayarkan,” ungkap Hery Dosinaen, SIP, MKP., kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (22/1) kemarin.
Sekda Dosinaen mengakui, memang telah terjadi negosiasi antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah Provinsi Papua yang dipimpin langsung Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH., terkait penyelesaian PAP tersebut, namun gubernur tidak menghendaki jumlah pembayaran penyelesaian PAP dilakukan berdasarkan hasil negosiasi ataupun good will (niat baik) dari PTFI.
Jika PTFI ingin menyelesaikan PAP, maka jumlahnya harus berdasarkan atau merujuk pada putusan Pengadilan Pajak.
“Ketika Rapat Terbatas bersama Presiden RI, Ir. Joko Widodo, di Istana Negara, Gubernur Papua pun telah menyampaikan persoalan ini. Presiden pun telah mendapatkan jawaban dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa bisa dibayarkan. Namun, gubernur tetap konsisten agar pembayaran yang dilakukan harus berdasarkan putusan Pengadilan Pajak, bukannya berdasarkan hasil negosiasi atau niat baik PTFI (yang ingin menyelesaikan PAP dengan Pemprov Papua),’’jelasnya.(gr/ary)
Editor : Administrator