JAYAPURA- Memasuki tahun 2019, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH., mengaku bahwa terdapat salah satu hal yang masih perlu menjadi bahan evaluasi dari tahun 2018. Yang dimaksud Gubernur Enembe tidak lain ialah aksi gangguan keamanan dari Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).
“Yang perlu dievaluasi dari tahun 2018 ialah keberadaan saudara-saudara yang masih berkeinginan untuk melepaskan Papua dari pangkuan Ibu Pertiwi. Dalam kesempatan ini, sebagai gubernur yang adalah wakil pemerintah pusat, saya ingin menegaskan kembali bahwa Papua secara sah dan final adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terang Lukas Enembe, SIP., MH., Senin (31/12) kemarin.
Berdasarkan data per 2018, total terdapat sebanyak 43 kali aksi gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKSB. Terhitung 17 kali aksi ini terjadi di Wilayah Tembagapura, Kabupaten Mimika, 10 kali di Kabupaten Puncak Jaya, masing-masing 4 kasus terjadi di Kabupaten Puncak dan Lanny Jaya, serta 1 kasus di kabupaten Paniai, dan tindak ketinggalan 7 kali aksi dilakukan di Kabupaten Nduga.
“Saya mengutuk keras rangkaian aksi gangguan keamanan tersebut, termasuk penyerangan terhadap para Pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga. Saya pun mengimbau seluruh masyarakat Papua yang masih berkeinginan untuk melepaskan Papua dari NKRI, agar segera menghentikan segala aktivitasnya dan ikut mendukung proses pembangunan Papua dalam rangka mewujudkan kesehjateraan bagi masyarakat Papua, dalam bingkai NKRI,” tambahnya.
Tidak ketinggalan, Gubernur Enembe pun menyatakan dukungannya atas segala bentuk upaya aparat TNI dan Polri untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap oknum-oknum masyarakat Papua yang telah mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Papua.
“Namun, harus dengan tetap memberikan jaminan keamanan dan ketentraman yang layak bagi kehidupan masyarakat sipil Papua,” pungkasnya. (gr/ary)
Editor : Administrator