Dr. Ribka Haluk. (FOTO : Gratianus Silas/Cepos)
JAYAPURA- Mendapat instruksi langsung dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Papua mengimbau seluruh masyarakat, di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk melakukan perekaman e-KTP.
“Terlebih bagi pemilik e-KTP pasif, di mana memiliki data dan nama, namun orangnya tidak ada. Oleh sebab itu, diimbau sebelum 31 Desember 2018 akhir tahun ini, diharapkan wajib e-KTP umur 23 tahun ke atas untuk mendatangi kantor Disdukcapil daerahnya masing-masing dan melakukan perekaman e-KTP,” ungkap Kadinsosdukcapil Provinsi Papua, Dr. Ribka Haluk, kepada Cenderawasih Pos, Rabu (19/12) kemarin.
Bukan tanpa alasan, sebab pada 31 Desember 2018, akan dilakukannya pemblokiran terhadap e-KTP pasif tersebut, di mana pemblokiran ini dilakukan secara otomatis oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri RI.
“Kalau sudah diblokir, pemulihan data akan dilakukan dengan mekanisme yang cukup panjang dan sulit. Mulai dari pengisian pendaftaran baru. Pada dasarnya, e-KTP ini bersifat wajib dan dibutuhkan setiap saat untuk kepengurusan apapun. Makanya, kalau sudah terblokir, yang susah masyarakat itu sendiri,” tambahnya.
Imbauan ini merupakan langkah antisipasi yang disampaikan kepada masyarakat luas di Provinsi Papua, sehingga segera ke kantor Disdukcapil daerahnya masing-masing dan melakukan perekaman dari jauh-jauh hari. Ini sudah selalu kami sampaikan melalui edaran ke seluruh Disdukcapil di kabupaten/kota, termasuk bupati dan wali kotanya, agar disampaikan ke masyarakat di daerahnya masing-masing. Kalau masyarakat sudah tahu tapi tidak mau tahu, ya resiko akan ditanggung sendiri,” tandasnya. (gr/ary)
Editor : Administrator