Lukas Enembe, SIP, MH (FOTO : Gratianus Silas/Cepos)
JAYAPURA- Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH., membeberkan dua fokus utama Pemerintah Provinsi Papua bersama DPR Papua dalam agenda non-APBD 2019. Pertama ialah kebijakan dana Otsus dalam perubahan Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 tentang pembagian penerimaan dan pengelolaan keuangan dana Otsus. Sementara yang kedua tidak lain kebijakan perampingan struktur organisasi Pemerintah Provinsi Papua.
“Saat ini kami sedang merampungkan Non-APBD, yakni kebijakan Dana Otsus dalam Perubahan Kebijakan Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus. Juga, kebijakan menyangkut struktur organisasi pemerintah daerah, yang tadinya 53 OPD menjadi 34 OPD,” ungkap Lukas Enembe, SIP, MH, kepada wartawan, Senin (18/12) kemarin.
Diharapkan dua agenda utama dalam agenda non-APBD 2019 yang kini tengah dalam proses persidangan di DPR Papua, mudah-mudahan pada 21 Desember nanti sudah bisa ditetapkan, agar di tahun 2019 Pemerintah Provinsi Papua mengacu pada kebijakan yang berdasar pada reformasi birokrasi tersebut. Artinya, APBD tidak berdasar pada 53 OPD, melainkan 34 OPD, sesuai kebijakan perampingan struktur organisasi pemerintah daerah Provinsi Papua.(gr/ary)
Editor : Administrator